Jakarta,—Pernyataan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tentang 198 pesantren terafiliasi dengan teroris mengundang banyak reaksi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai pernyataan Kepala BNPT terkait dugaan 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan gerakan teroris telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Menurutnya, penyebutan sebuah lembaga pesantren yang berafiliasi dengan gerakan terorisme harus benar-benar terverifikasi.
“Baik data, mekanisme, kriteria dan indikator dengan jelas, terukur dan akurat untuk penetapannya terafilasi gerakan atau kelompok terorisme, ujar Guspardi saat dimintai tanggapannya, Selasa 1/2-2022.
Guspardi Gaus Legislator asal Sumatera Barat ini mempertanyakan apakah Kepala BNPT sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Agama RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.
Apalagi kata Guspardi Gaus yang juga sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Pesantren dan Mesjid MPP ICMI mengatakan berdasarkan data dari Kementrian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722, sementara yang dikatakan BNPT pesantren yang terafiliasi terorisme sebanyak 198.
“Artinya jumlahnya hanya lebih kurang 0,7 persen. Tetapi akibat pernyataan Kepala BNPT tersebut telah membuat resah masyarakat serta berdampak akan merugikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Lebih lanjut, Guspardi yang saat ini jadi anggota Komisi II DPR RI menilai, akan lebih bijak manakala BNPT melakukan upaya preventif dengan melakukan dialog dan berdiskusi lebih intens dengan Kementrian Agama, komunitas pesantren serta Ormas Islam lainnya dalam mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme di lingkungan pondok pesantren.
“Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Tetorisme (BNPT) harus membuka dan menjelaskan secara detail tentang data dan daftar nama 198 pesantren yang diduga terindikasi gerakan terorisme kepada masyarakat luas. Keterbukaan dan transparansi dapat menciptakan suasana nyaman, damai rasa aman bagi masyaraka dan menghindari timbul sikap saling curiga yang dapat memicu keresahan dan kegaduhan,”ujar Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang Sumbar tersebut.
Hal ini kata Guspardi juga penting agar jangan timbul prasangka dari masyarakat bahwa BNPT sebagai badan anti teroris telah mengeneralisir pondok pesantren dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif yang sengaja ditujukan kepada lembaga pendidikan pesantren itu sendiri.
“Sampaikan saja secara terbuka dan transparan, jangan ragu-ragu,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut pada 2021 menerima Achievement Motivation Person (Tokoh Keterbukaan Informasi Publik) dari Komisi Informasi Sumbar.
Sebelumya dalam rapat bersama Komisi III DPR Ri, , Komjen (Pol) Boy Rafli Amar, mengungkap bahwa 198 Pondok Pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk ISS.
“Dari total 198 pesantren, 11 di antaranya terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS, ujar Boy Rafli waktu itu. (faj)
