85 Persen Publik Puas Terhadap Program Dana Desa

oleh
Presiden Joko Widodo di Trenggelek tegaskan komitmennya untuk menaikan terus dana desa, Jumat 4/1 (foto: humker/kdpdtt)

Trenggelek,—Presiden Joko Widodo tegaskan konitmennya untuk menaikan terus dana desa.

“Untuk 2019 dama desa tembus Rp 70 triliun, dari awal dana desa, sejak 2015 jumlahnya naik terus,”ujar Presiden saat kunjungankerja ke Tranggelek didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pada sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek pada Jumat 4/1.

“Saya ingin dana desa naik terus. Karena dari hasil survei yang kita lakukan terdapat 85 persen masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa dan hasil manfaat bagi masyarakat dan bagi desa,”ujarnya.

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi.

“Dalam 4 tahun kita fokus ke infrastruktur. Tapi tahun ini, saya berharap bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru didesa misalnya pengembangan wisata desa. Saya berikan contoh di Ponggok yang setahun ini omsetnya mencapai Rp 14 miliar. Oleh sebab itu, liat disini (Trenggalek) ada potensi apa yang bisa dikembangkan. Kalau ada pikirkan potensi itu. Ini yang perlu kita pacu agar pemberdayaan ekonomi itu betul-betul bisa meningkat,”ujar Jokowi.

Kunjungan kerja ke Trenggelek Presiden Jojo Widodo disambut Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Jumat 4/1 (foto: humker/kdpdtt)

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo menyampaikan terkait pelaksanaan program Dana Desa yang saat ini berjalan cukup baik meskipun sempat mengalami tantangan dan masalah pada awal-awal mulai dikucurkannya dana desa pada 2015.

Permasalahan tersebut terjadi di antaranya karena pada awalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara dan desa belum mempunyai perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta kondisi geografis dan infrastruktur dasar di banyak desa yang menyulitkan.

“Sehingga di tahun pertama, dari Rp 20,67 Triliun yang dialokasikan hanya 82 persen yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh Perangkat Desa, Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan dan juga dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelolanya terus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan Dana Desa yang juga terus membaik,” katanya.

Eko juga menyebutkan terkait manfaat dana desa selama 4 tahun yang hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa  sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu,  dengan dana desa juga telah turut terbangunnya sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922 unit maupun sumur bor sebanyak 45.169 unit.

Dengan adanya berbagai program dari pemerintah pusat untuk desa menyebabkan terjadi penurunan jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa berkembang dan mandiri. Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyahuck 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.

Presiden dan Menteri Desa di Trenggelek nyatakan kepuasan publik terhadap manfaat desa mencapau 85 persen, Jumat 4/1 (foto: humker/kdpdtt)

Menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri.

“Target RPJMN sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik,” katanya.

Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimistis bahwa status desa pada 10 tahun ke depan akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.

“Tentunya masih banyak desa tertinggal, pekerjaan belum selesai. Makanya kita terus kerja keras wajib untuk kita teruskan. Kalau keberhasilan ini kita pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal,” katanya.

Lebih lanjut Eko menyampaikan bahwa atas permintaan Presiden Jokowi, pemerintah akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada tahun 2019 mendatang.

Menurutnya, pemerintah pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.

“Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di jadikan contoh untuk desanya,” katanya.

Mengenai alokasi anggaran, Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya di ambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerjasama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.

“Kita sudah kerjasama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan Malaysia,” katanya.

Sementara dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.

“Selama 4 tahun ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana didesa, diharapkan kedepan kita mulai geser kearah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan masayarakat desa,  Ke inovasi desa. Misalnya banyak desa yang bisa dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada didesa yang bisa dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Lebih lanjut Eko menyampaikan terkait pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur yang selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.

Pembangunan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44% dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 3,99%, turun 0,48% jika dibandingkan tahun 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013-2018.

“Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa. Maka prioritas penggunaan Dana Desa perlu mulai diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri,” katanya.(rilis: humker/kdpdtt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *