Batusangkar,—Sembilan (9) Fraksi DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat, memberikan pertanyaan atau tanggapan atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna dewan, Selasa 28/5.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman dihadiri 19 anggota dewan, Bupati Irdinansyah Tarmizi, Penjabat Sekda Helfi Rahmy Harun, Sekwan Elizar, para asisten, pimpinan OPD, Camat dan Wali Nagari.
Penyampaian tanggapan disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi yakni Fraksi PKS Istiqlal, PAN Alimuhar Sutan Tunaro, PPP Arianto, Partai Hanura Wadrawati, Partai Golkar Syafrudin, Partai Gerindra Jonnedi, Bintang Nasdem Rasman, dan Fraksi PDI Perjuangan Asrul Jusan dan Partai Demokrat Donna.
Juru Bicara Fraksi PKS Istiqlal menanggapi sikap Pemda yang mengalokasikan anggaran bidang pertanian tidak sampai 5 persen dari APBD sementara pendapatan asli daerah berasal dari bidang tersebut.
“Kinerja organisasi perangkat daerah kurang baik sehingga realisasi pendapatan daerah belum mencapai target, maka perlu dievaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidsng pajak dan retribusi,” kata Istiqlal.
Sementara Jubir Fraksi PAN Alimuhar Sutan Tunaro mempertanyakan cukup banyak siswa berprestasi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan seperti anak-anak yang hafizd Alquran.
Kemudian, realisasi pendapatan daerah yang belum mencapai mencapai target, apakah perangkat daerahnya belum bekerja optimal dan kurang serius melaksanakan Perda pajak daerah.
Jubir Fraksi PPP Arianto juga mempertanyakan realisasi pendapatan daerah hanya 94 persen, apakah hal ini disebabkan oleh aspek perencanaan perangkat daerah yang masih mentah atau belum optimal.
“Kami melihat Dinas Pendapatan Daerah belum matang mengelola target sehingga Silpa cukup besar, apakah hal ini menunjukan masih banyak kegiatan yang ditunda, apakah sudah melalui kajian terlebih dahulu,” katanya.
Jubir Fraksi Hanura Wadrawati menyorot persoalan jumlah realisasi pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, bagaimanan mekanisme pengelolaan pajak tersebut.
“Dimana analisa kajian dari organisasi perangkat daerah terkait, dan realisasi pendapatan daerah mengapa tidak tercapai target apakah kurang matang perencanaan, atau tidak cukup waktu untuk mencapainya,” katanya.
Pada kesempatan itu, Pimpinan Rapat Paripurna Irman menyampaikan pembahasan Ranperda akan dilanjutkan pada Rabu 29 Mei 2019 dengan agenda jawaban bupati atas pertanyaan fraksi-fraksi dewan tersebut. (fantau)
