AKIP 2022, KI Sumbar Jangan Terjebak Seremonial

oleh -171 views
oleh
171 views
Anggota DPRD HM Nurnas (kiri) dan Komsioner 2.periode Adrian Tuswandi pergakan salam keterbukaan informasi publik. Nurnas ingatkan KI jangan AKIP terjebak seremonial. (grp)

Padang, —- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2022 diselanggarakan Komisi Informasi (KI) Sumbar Senin 12/12-2022 diakui banyak pemerhati entertaiment publik heboh dan viral.

AKIP 2022 diakhir periode KI Sumbar 2019-2023 dihadiri banyak tamu penting selevel kepala daerah di kota dan kabupaten di Sumbar, petinggi badan publik baik tingkat provinsi hingga nagari atau desa.

Apalagi dihadiri dua komisioner KI Pusat dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah yang menasbihkan AKIP 2022 trending topic (jadi buah sebut) hingga saat ini.

HM Nurnas, Anggota DPRD Sumbar yang hadir menyaksikan AKIP 2022 di Truntum Hotel mengakui dan merasakan kehebohan gelaran bertabur apresiasi dan anugerah tersebut.

“Yap, soal kreatifitas dan kolaborasi hingga sinergisitas empat komisioner KI periode saat ini, Nofal Wiska, Arif Yumardi, Tantri Endang Lestari dan Adrian Tuswandi, saya harus angkat topi, KI Sumbr mampu memainkan mitra strategisnya FJKIP Sumbar, ini yang membuat AKIP Sumbar 2022 kemarin beda,” ujar HM Nurnas Rabu 14/12-2022.

Tapi, KI Sumbar tidak larut dari hebohnya AKIP Sumbar, KI Sumbar kata HM Nurnas yang dikenal sebagai tokoh penting adanya Komisi Informasi Sumbar tahun 2014 ini KI Sumbar harus berani evaluasi dan koreksi terkait empat kali melaksanakan Monev yang ditutup dengan AKIP itu.

“Saya akui ada peningkatan prediket badan publik INFORMATUF, tapi top. puncaknya saya lihat badan publiknya itu ke itu saja, lihat penilaian kota dan kabupaten, Pessel sudah empat kali berturut-turut, Padang Panjang nomor dua sudah dua kali, lalu Kota Pariaman, tiga daerah ini selalu masuk lima besar,saya perhatikan. Sehingga itu betul pidato pak gubernur kemarin, AKIP Sumbar 2022 jangan sekedar seremoniap dan serapan anggaran saja,”ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.

HM Nurnas juga mencermati bagaimana jauhnya nilai di OPD Pemprov yang menerima trophi AKIP Sumbar.

“DPRD penilaiannya INFORMATIF, masak posisi dua (Disdukcapil) dan tiga (DLH) Menuju Informatif yang dibawahnya ada cukup informatif bahkan ada yang kurang informatif, Harusnya tiga OPD naik pentas AKIP 2022 prediketnya INFORMATIF poinnya beda tipis,” ujar HM Nurnas.

Terlepas itu, HM Nurnas tegas berharap semua penerima Anugerah bisa komit terhadap Keterbukaan.

“Dan badan publik berprediket INFORMATIF mau menyuntikan virus positif keterbukaan ke badan publik lain di Sumbar, sehingga membumikan, memasifkan Keterbukaan Informasi tanah minang ini terjadi, tidak pemanis bibir saja,” ujar HM Nurnas peraih Tokoh Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020. (sis)