Padang,—-Saat kondisi masih Covid-19 dan bertepatan pula hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Sumbar bersyukur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat, nyatakan Wajar Tanpa Penngeculian (WTP) Laporan Keuangan Pemprov Sumbar 2019.
Sidang paripurna dihadiri gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekda Alwis dan beberapa Kepala OPD lainnya, dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan metode zoom metting mematuhi protokol kesehatan.
Ketua DPRD Sumbar memberikan apresiasi pada ketua BPK Sumbar Yusnadewi,SE,M.Si, Ak,CSFA, Ca, atas kehadirannya langsung ke gedung parlemen Sumbar, bersama-sama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaan, dihadapan sidang paripurna.
Supardi juga meminta pada Gubernur Sumbar agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.
Dengan adanya pemeriksaan BPK, Supardi juga mengatakan hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD di mana kebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD,” ungkap Supardi.
Usai sidang paripurna pimpinan DPRD Sumbar Supardi bersama Gubernur Irwan Prayitno
melakukan konfrensi pers, yang dihadiri puluhan wartawan peliput di Parlemen, juga mengacu pada sistem protocoler kesehatan.
Dalam jumpa pers tersebu disamapikan, hasil LHP-BPK atas LKPD tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan sistem.pelaporan penggunaan keuangan daerah tidak memiliki masalah.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa puas dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan meminta pada semua SKPD agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa meminimalisir kesalahan, dalam penggunaan keuangan daerah.
Sementara itu tahun 2019, Kepala BPK Perwakilan Sumbar yang juga Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2019 Yusnadewi mengatakan Laporan Hasil Keuangan adalah informasi terbuka untuk publik.
“Terbuka tidak informasi dikecualikan,”ujar Kepala BPK Perwakilan Sumbar waktu itu.(nov)
