Anggaran Dikelola Pemerintah Jangan Alokasinya Diskiriminasi Gender

oleh -249 views
oleh
249 views
Sekjend KPPRI Luluk bersama Bendahara Nevi dan Fungsionaris KPPRI Lisda lantik KPPRI Provinsi Sumbar diketuai Aida, Minggu 31/1 di Padang, (foto: ms)

Padang,—Perempuan parlemen di Sumbar menjadi bagian dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Sekejnd KPPRI Luluk Nur Hamidah melantik 31/1 melantik di Padang.

Luluk mengajak perempuan di legislatif untuk memperkaya diri terkait politik anggaran. Sshingga saat pembahasan politisi perempuan di parlemen bisa mempelototinya.

“Ada 4000 triliun rupiah anggaran dikelola pemerintah di negara ini, tugas legislator perempuan harus awasi jangan sampai terjadi alokasi anggaran diskriminasi gender,” ujar Luluk.

Bahkan untik infrastruktur sekalipun, perempuan parlemen di DPRD Provinsi, kota atau kabupaten juga harus menncermati lembangunan jalan untuk perempuan mudah akses ke pusat kesehatan.

“Jangan ada lagi perempua melahirkan di jalan karena akses jalan sulit, rusak dan jauh dari Puskesmas,” ujarnya.

Pelantika KPPRI Sumbar mematuhi protokol kesehatan dihadiri Gubernur Sumbsr Irwan Prayitno, Anfgita DPR RI dari Sumbar, Hj Nevi Zuairina, Lisda Hendrajoni dan Reska Oktoberia, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen dan legislator perempuan se Sumbar.

Anggota DPRD Sumbar Aida dipilih sebagai ketua KPPRI Sumbar.dibantu Sekretaris Wakil Sekretaris dan Bendahara serta wakil bendahara dan divisi-divisi.

Di awal sambutannya Sekjend KPPRI Luluk akui cinta minang sejak dulu, mulai kuliner adat budayanya sejarah nasionalisme orang minang dulu.

“Semua karya minang sejak usia 8 tahun sudah saya baca, banyak tokoh minang baik perempuanya yang menginspirasi perjalanan hidup saya,” ujar Luluk yang hapal tokoh nasional dari Sumbar termasuk Rohana Kudus dan Rasuna Said.

Perjalanan politik perempuan Sumbar kata Luluk sangat mengesankan dari satu perempuan Sumbar di DPR RI.

“Hari ini naik 400 persen yaitu empat perempuan hebat Sumbar ada dj Senayan, Bu Nevi, Bu Lisda, bu Reska dan bu Atari,” ujarnya.

Konsep Bundo Kanduang di Sumbar menurut Luluk Nur Hamidah hakekatnya semua kekuasaan ada di di tangan perempuan.

“Power, politik dan kekuasaan semua berhak, kekuasaan politik kaum perempuan harus merebutnya, agar perempuan tidak termarginal di negara ini. Perempuan meski berperan penting di keluarga, percuma, kalau peran sosial di masyarakat perempuan dipinggirkan. Iklim politik berubah perempuan kini bisa duduk dan bersuara di parlemen,”ujar Luluk.

Ada 4000 triliun rupiah dikelola pemerintah, apakah perempuan melihatnya saja, tidak bisa kata Luluk.

“Anggaran berpihak kepada kaum perempuan menjadi kewajiban Kaukus Perempuan Parlemen untuk memperjuangkannya dan tidak terjadi diskriminasi angaran kepada perempuan,” ujar Luluk.

Ingat perempuan jumlahnya 50 persen lebih total penduduk mendiami bumi ibu pertiwi ini.

“Perempuan sampai hari ini masih berjuang minimal 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif, termasuk mendorong di cabang kekuasan lain di negara ini,” ujar Luluk. (ms)