Angka Pengangguran Bertambah, Program 10 Ribu Wirausahawan Baru Pemko Padang Dinilai Gagal

oleh -508 views
Mantan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Padang, Braditi Maolevey kecam terbitnya SK M Iqra Chissa dan besok bakal dilantik Ketum BPP Hipmi Bahli. (foto: dok)
Mantan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Padabg, Braditi Maolevey nilai soal pengangguran dan lahirkan 10 Ribu wirausahawan baru Pemko Padang gagal, Rabu 14/9. (foto: wan)

Padang,—Angka pengangguran di Kota Padang setiap hari bertambah, setiap ada lowongan pekerjaan pasti meluber yang ikut.

Angka pengangguran masih tinggi bukan isu, dan itu mendapat perhatian khusus mantan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Padang Braditi Moulevey saat singgah di Padang Rabu 13/9 kemarin.

“Masih tingginya angka pengangguran merupakan suatu bukti tidak seriusnya pemerintah dalam mengatasi masalah ini,”ujar Braditi yang sudah lama hijrah usaha ke ibu kota negara, usahanya bergerak dibidang mining dan energi.

Menurutnya, tinggi pengangguran dan tidak tercapainya program 10 ribu wirausahawan baru, Pemerintah Kota Padang terkesan seperti berjalan sendiri tanpa mengandeng stakeholder atau pelaku-pelaku usaha yg ada di kota Padang.

“Selama ini saya melihat dan mengalami, waktu menjabat ketua umum BPC HIPMI Kota Padang, pemerintah hanya sibuk dengan acara seremony dan formalitas semata dengan para pelaku usaha baik melalui stakeholder atau pun melalui organisasi dan asosiasi pengusaha yang ada,”ujarnya.

Menurut Braditi mindset Pemko seperti itu harus segera dirubah. “Saya berharap setelah selesai Pilkada Padang 2018, pemerintahan baru harus bisa serius merealisasikan program-program untuk mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan wirusaha baru.

“Apalagi dengan program unggulan pemerintah kota Padang pada saat ini yang mau menciotakan 10.000 wirausahawan, saya nilai hanya isapan jempol belaka,”ujarnya.

Menurut Braditi untuk jadikan anak muda wirausahawan baru, harus ada keberpihaka Pemko dan modal.

“Sebagai pelaku usaha saya melihat pemerintah belum cukup serius untuk memberikan proteksi maupun regulasi yang bisa meningkatkan daya saing bagi pelaku-pelaku usaha di Padang terutama bagi pengusaha pemula maupun UMKM,”uajrnya.

Para pelaku usaha muda di Padang, pantauan Braditi tidak sekedar bantuan modal.

“Tapi harus ada regulasi yang jelas yang bisa membantu mereka untuk bersaing di era digital dan globalisasi saat ini,”ujarnya.

Peningkatan daya saing dan kompetensi bagi pegusaha pemula dan wirausaha baru tentulah harus sangat segera dilakukan, pemerintah kata Braditi harus segera mempunyai roadmap maupun grand design seperti apa program-program untuk meningkatkan angka tumbuhnya pengusaha pemula dan wirausahawan baru serta bisa menurunkan angka pengangguran untuk 5-25 tahun kedepan.

“Kita bisa meniru program OKOC yg digagas pasangan gubernur DKI ¬†terpilih (Anies-Sandi), sehingga kinerja pemerintah jelas dan terukur,”ujarnya.

Selain itu kata Braditi Maolevey Pemerintah Kota Padang harus visioner mengikuti perkembangan arus informasi dan globalisasi yang sangat cepat hingga saat ini.

Jadi kata Braditi tak hanya untuk kepentingan sesaat dan pencitraan saja atau selalu berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar ‘cukong’ yang telah banyak membantu pemerintah selalu diberikan prioritas dalam pelayanan dan perlindungan, sementara bagi pengusaha kecil dan pemula yang dianggap tidak bisa memberikan kontribusi selalu dianak tirikan.

“Itu semualah menurut saya hal yang serius yang harus segera diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintah kota Padang kedepan. Saya berharap pemerintahan baru pasca Pilkada nanti bisa memperhatikan hal ini dengan serius, jangan hanya janji-janji pada saat kampanye saja tapi tidak ada realisasinya,”ujarnya.

Braditi juga nantinya bersama group perusahaan berencana berinvestasi di kota Padang untuk membantu pemerintah dalam memberikan solusi menciptakan lapangan pekerjaan.

Tapi kata Braditi berinvestasi setelah ada kepastian dan regulasi serta komitmen yang jelas dari Pemerintah kota Padang.

“Ya harus investor pasti tidak mau ambil resiko, kalau ada regulasi dan perhatian Pemko, tentu hasil investasi itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kota Padang dan bukan hanya pencitraan politik saja,”ujarnya. (erwan)