APBD Berbasis Krisis Virus Corona

oleh -362 views
Bgd Yohanes Wempi

Oleh: Bagindo Yohanes Wempi

KEGELISAHAN penulis terhadap dampak menyebar luasnya virus corona di Indonesia dan sudah terjadi juga di Sumatera Barat tidak tanpa alasan.

Beberapa negara di dunia untuk mengantisipasi dan menangkal menyebarnya virus corona ini menggelontorkan dana tirliyunan, mengerahkan semua cadangan uang castnya, serta terpaksa membangun rumah sakit besar dalam waktu singkat.

Pelajaran bagi semua bahwa Kota Batam, yang merupakan daerah pertama kali terkena dampak virus corona telah mulai gelisah dan sudah berbicara kehabisan dana menanggulangi virus corona ini seperti dikuti dari berita TEMPO.CO, Jakarta – bahwa Pemerintah Kota Batam kehabisan anggaran untuk merawat pasien dalam karantina akibat virus corona atau Covid-19. Maka Pemerintah pusat diharapkan segera mengucurkan dana darurat.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, selama ini biaya karantina menggunakan dana pemerintah daerah. Anggaran yang dipakai menggunakan dana cadangan darurat daerah sebanyak Rp 2 miliar. “Rp 2 miliar saja, sebentar lagi habis,” kata Rudi, Jumat, 13 Maret 2020 yang disampaikan di TEMPO.CO.

Dalam pemberitaannya Pemko Batam sedang meminta dana bantuan tanggap darurat dari Pemerintah Pusat, agar daerahnya tetap bisa melakukan pembiayaan untuk mengantisipasi, mengkarantina dan mengobati semua warga yang terkena virus corona.

Situasi yang dialami Pemko Batam tersebut bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia, termasuk Propinsi Sumatera Barat dan terkhusus di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat karena penyebaran virus corona ini sudah sampai diaerah ranah minang. Apalagi daerah Sumatera Barat termasuk pintu masuk orang luar ke daerah ini seperti adanya bandara internasional, adanya pelabuhan laut internasional dan tempat berkunjungnya orang berwisata ke Sumatera Barat.

Dampak dari virus corona tidak hanya mengabiskan anggaran besar untuk penangulangan penyebaran virus corona. Namu kelesuan dan kelumpuham ekonomi pun akan terjadi. Apalagi Pemerintah nanti akan melakukan kebijakan Lockdown atau menutup akses wilayah terdampak virus corona maka secara tidak langsung dapat mematikan perekonomian dan masyarakat barang tentu akan butuh uluran tangan dan bantuan dari Pemerintah yang terdampak krisis.

Maka dampak sudah bisa diprediksi dan sudah ada juga contoh negara lain yang terdampak virus corona mengalami krisis. Sekarang sudah saatnya Pemerintah Daerah baik eksekutif dan legislatif mengancang-ancang penyusunan pengunaan APBD 2020 untuk kepentingan antisipasi virus corona dan membantu masyarakat akibat krisis corona pada saatnya terjadi.

Secara alur perundang-undangan berlaku, beberapa bulan kedepan sudah masuk tahapan Kepala Daerah dan Anggota Dewan melakukan pembahasan anggaran perubahan tahun 2020, disini pihak eksekutif dan pihak legislatif sudah bisa menyusun arah anggaran tersebut untuk kepentingan dampak kirisus virus corona tersebut.

Sama-sama diketahu bahwa selama ini anggaran Pemerintah Daerah banyak dipergunakan untuk kegiatan serimonial dan pertemuan banyak orang. Karena salah satunya didalam konsep penangulanagan virus corona adalah dihindari pertemua banyak orang maka anggaran untuk acara serimonial dan anggaran sejenisnya bisa dipindahkan dan dialihkan untuk dana cadangan pengobatan dan penanggulangan bencana akibat virus corona tersebut.

Tidak itu saja karena Pemerintah Pusat sudah memutuskan dengan adanya kebijakan self distancing, dimanan masyarakat menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian agar tidak terjadi penularan virus corona maka Pemerintah Daerah juga bisa mengalihkan anggaran yang sifatnya kunjungan kerja, konsultasi keluar daerah dan acara pertemuan dan sosialiasi untuk kesiapan penangulangan virus corona ini kedepan.

Banyak mata anggaran daerah yang bisa dirobah untuk kepentingan antisipasi menyebarnya dan penanggulangan virus corona ini. Jika Pemerintah serius maka anggaran diluar yang dijelaskan diatas bisa juga dimanfaatkan dan dialihkan kekepentingan krisis virus corona ini seperti menghentikan dahulu pembangunan infrastruktur yang kegunaannya tidak begitu penting.

Saatnya rehap dan pembangunan kantor-kantor yang pada dasarnya masih layak untuk dipakai dan pembelian peralatan serta perlengkapan ruangan yang pada dasarnya masih bisa dimafaatkan aset yang lama, Apabila diperlukan Pilkada di daerah-daerah diundur sampai krisis akibat corona ini bisa tuntas.

Sekarang tinggal keseriusan dari Pemerintah Daerah, apakah ada rasa empati untuk menghadapi krisis akibat virus coroan ini atau membiarkan seperti tidak ada beban bahwa seperti kata pujangga sair bahwa “badai akan pasti berlalu”, atau penangulangan virus corona ini hanya setengah-setengah atau tidak jadi soal serius bagi Pemerintah.

Melihat beberapa nagara yang terdampak begitu banyak korban, banyak orang yang meninggal maka saran dan usulan agar Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi akibat virus corona ini kedepan. Pemerintah Daerah harus melindungi rakyatnya, harus membantu rakyatnya yang secara kehidupan masih banyak yang berada dibawah kemiskinan. Apalagi dengan ada virus corona ini, barang tentu akan semakin mensensarakan mereka lagi.

Masyarakat sekarang dengan adanya virus corona ini hanya bisa berharap bantuan dari kebijkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat, maka kebijakan menyusun APBD dan APBN berbasisi krisis virus corona merupakan langkah baik dan paling ideal yang perlu diwujudkan dalam bentu bingkai rasa kebersamaan dan nasionalisme. (*analisa).