Padang,—-Sejak Senin sampai Rabu 24/6 pagi website ppdb online Sumbar masih belum stabil
Para orang tua siswa mulai ‘maluluang’ karena ini menyangkut kelanjutan pendidikan sang buah hati mereka
“Tolong bro! sampaikan ka Disdik, susah kami masuk ka situs ppdb online Sumbar, bisa masuk saat upload dokumen eror lagi,”ujar Awak orang tua siswa di Padang, Rabu pagi.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun cepat tanggap akan resahnyaya ratusan ribu orang tua siswa di Sumbar.
“Ita server kita bermasalah, saya pastikan memeperpanjang jadwal pendaftaran beberapa hari kedepan, mohonorang tua atau wai murid sabar,”ujar Irwan Prayitno dikutip dari www.klikpositif.com.
Penerimaan pendaftaran calon siswa SMA dan SMK berbasis aplikasi oline yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Sumbar menuai kerisauan dan kekecewaan.
Dinas Pendidikan menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra Sumbar Hidayat menilai Dinas Pendidik tidak siap melaksanakan pendaftaran online.
“Buktinya, sampai Rabu pagi ini server masih gonjang-ganjing, saya banyak dapat keluhan dari masyarakt Sumbar,”ujar Hidayat kepada media di Padang.
Terkait hal itu Hidayat minya gubernur dan Kadis Pendidikan bertanggungjawab atas kejadian yang mengecewakan dan tidak nyaman ini.
“Kenapa sistemnya tidak disiapkan sejak awal, kenapa tidak ada prediksi antara potensi jumlah pendaftar dengan sistem yang melayani sehingga proses pendaftaran tidak eror,” tegas Hidayat.
Hidayat berharap Gubernur Sumbar dengan dinas terkait tidak main-main soal kelangsungan pendidikan siswa.
“Meminta masyarakat bersabar dan tidak usah risau bukan solusi yang diharapkan masyarakat,”ujar Hidayat.
Hidayat mengaku sejak dua hari ini puluhan warga menyampaikan keluhan langsung karena aplikasi http://ppdbsumbar2020.id tidak bisa diakses alias eror.
“Bagaimana ini pak, kami tidak bisa mendaftar karena websitenya tidak bisa dibuka, bagaimana nasib anak kami bila waktu pendaftaran habis namun belum bisa terdaftar,” katanya menirukan keluhan warga.
Menurut Hidayat, jika kondisinya sudah eror begini, ditenggarainya bahwa ada kebijakan dan teknis yang keliru saat membuat dan merancang bangun sistem PPDB berbasis online ini.
“Kenapa sih Kadisnya seperti ini, saya rasa bisa diantisipasi sejak awal bila Kadisnya serius dan sungguh sungguh serta mau mendengar pendapat pihak pihak yang ahli di bidang IT.
Misalnya, bisa saja sistem penerimaan per kluster. Contoh, Kota Padang satu server, atau Dharmasraya, Sijunjung dan Tanah Datar satu server juga, atau melalui masing masing Cabang Dinas, namun tetap terkoneksi dengan server induk yang ada di Dinas. Setidaknya bisa mengantisipasi bandwith yang terbatas. Lagian pendaftarannya sesuai zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah,”ucapnya.(nov)
