Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina mengatakan, dampak buruk dari Perpu No.1/2020 (UU No 2/2020 tentang Perppu No.1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 muncul kembali dalam bentuk kucuran dana negara kepada BUMN dalam bentuk PNM.
Hj Nevi menyayangkan, regulasi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pandemi dengan efektif dan efisien, justru ada ruang-ruang kepada pemerintah untuk mengubah APBN sampai dengan TA 2022 tanpa persetujuan DPR, apalagi dalam bentuk APBNP. Pemerintah hanya perlu menyampaikan “pemberitahuan” dalam Raker di Badan Anggaran terkait realisasi APBN 2021 semester I dan Prognosa/outlook semester II.
“Saya, ketika rapat kerja di Komisi VI dengan Kementerian BUMN, menyampaikan dukungan adanya alokasi tambahan untuk menyelesaikan covid-19. Tapi saya sampaikan sekali lagi anggaran ini seharusnya bukan melalui PNM ke BUMN. Penanganan covid dapat dilakukan oleh kementerian yang bisa saja dalam bentuk PSO, atau bantuan langsung ke masyarakat,”ujar Nevi.
Nevi menegaskan, Fraksi PKS tidak semua menolak PNM. Ia mencontohkan ajuan PMN 2022 untuk program yang berpihak langsung kepada rakyat kecil khususnya yang terdampak pandemi covid-19, yaitu program yang dibebankan kepada BUMN PLN, Adhi Karya, Perumnas, RNI, Damri, Aviata, BNI dan BTN, dapat di terima.
Sedangkan ajuan yang belum prioritas seperti untuk Hutama Karya, KAI-KCJB, Waskita, dan IFG-BPUI di tahun 2022 mesti ditunda.
Sedangkan untuk tahun 2021, lanjut Nevi, Alokasi anggaran yang dimiliki negara ini mesti efektif untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa Pandemi Covid – 19.
“Kita ini kan sedang fokus pada penanggulangan covid-19 yang hampir 2 tahun belum usai. Membantu rakyat yang tengah kesulitan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi mestinya jadi prioritas utama. Tujuan pemotongan sana-sini di hampir semua kementerian dan lembaga negara kan untuk rakyat banyak yang sedang kesusahan karena pandemi,”tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menguraikan, bahwa BUMN yang sedang menjalankan public service obligation (PSO), akan didukung sepenuhnya. Karena model BUMN ini sedang melayani rakyat.
“Semua PMN yang telah disetujui dan selain untuk dapat melayani rakyat, BUMN penerima mesti dapat membuktikan hasil kinerja yang terlihat dan terukur. Buktikan di masa depan tidak merepotkan negara dengan menaikkan deviden yang kembali ke negara dan perusahaan semakin sehat berkembang maju,”ujar Nevi Zuairina. (nzvoice)
