Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina saat Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Pertambangan meminta PT Aneka Tambang (Antam) memperkuat performa perusahaannya sebagai bagian dari BUMN yang terkena dampak pandemi COVID-19.
“Semestinya perlu ada perubahan strategi PT Antam dibanding sebelum pandemik agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Terlihat bahwa kewajiban perusahaan kepada negara dari sisi deviden masih kosong. Kedepannya, kewajiban kepada negara ini mesti dapat ditunaikan dengan penetapan target-target yang terukur,”ujar Nevi, Rabu 30/9 di Jakarta.
Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumbar 2 ini pun merujuk berbagai penjelasan dan data yang ada, bahwa PT Antam belum ada deviden yang diberikan kepada negara sampai dengan Semester I-2020.
Begitu juga dengan Pajak Penghasilan Badan. Kontribusi PT Antam untuk negara hingga Semester I-2020 disumbangkan dari PNBP (minus Deviden) sebesar Rp137, 6 M, dan juga Pajak (minus PPh Badan) sebesar Rp119.9 M. Sehingga total kontribusi PT Antam untuk negara hingga Semester I-2020 sebesar Rp257.5 M, belum termasuk Deviden dan PPh Badan.
Nevi melanjutkan, 2015 PT Antam sudah pernah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,5 Triliun untuk menyelesaikan pembangunan pabrik smelter Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnance di Halmahera, Maluku Utara.
“Saya dan masyarakat Indonesia, mesti mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan proyek yang berasal dari PMN untuk bangun pabrik smelter ini. Sudah seberapa besar kontribusinya untuk rakyat dan negara. Serapan tenaga kerja lokalnya, kondisi keuangannya, manajemennya dan situasi dampak lingkungan sekitar lokasi Usaha. Jangan Sampai setiap usaha BUMN malah menjadi Beban Negara. Semestinya malah memberi kontribusi penerimaan negara sekaligus kontribusi pengurangan jumlah pengangguran di sekitar lokasi usaha,”beber Nevi Zuairina mendesak.
Legislator perempuan PKS ini juga mempertanyakan, berkaitan keberpihakan pemerintah kepada investor asing yang memiliki porsi yang sangat besar pada usaha tambang ini. Bahkan cenderung negara menjual murah aset berharga Sumber Daya Alam kepada negara Luar. Ia mencontohkan begitu banyaknya fasilitas yang diberikan Pemerintah bagi perusahaan asing dengan dalih untuk mengundang investor datang ke Indonesia, membuat pengusaha smelter asal China memutuskan untuk membangun smelter di Indonesia.
“Kasus memfasilitasi investor asing yang berdampak pada fasilitas pajak yang mudah kepada perusahaan asing, dan yang paling parah Perusahaan Negara merugi akibat intervensi penguasaan pasar sepihak oleh perusahaan asing. Contoh kasus yang sudah terjadi adalah pada Krakatau Steel. Jangan sampai BUMN kita terus merugi hingga membebani negara. Seharusnya BUMN yang memberi Keuntungan kepada Negara,”Nevi mengakhiri. (rilis: nzvoice)
