Bahas RAPBN 2022, TOP Nevi Zuairina Tetap Kawal Anggaran Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data

oleh -112 views
Pembahasan Rencangan APBN 2022 masuk tahap krusial, Hj Nevi Zuairina tetap suarakan UMKM, Selasa 6/7-2021. (foto: dok)

Jakarta — Top Anggota DPR RI asal PKS, Hj. Nevi Zuairina pada gelaran Rapat Paripurna memahas Rancangan APBN 2022 tengah memasuki pembahasan krusial di DPR-RI, tetap suarakan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya ia bahas di rapat Komisi.

Rapat paripurna yang di laksanakan pada Selasa 6/7-2021 mengagendakan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 yang di hadiri semua perwakilan fraksi di DPR.

Nevi mengatakan, Fraksi PKS terus menerus mendorong anggaran untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal.

Usulan bahasan ini telah di dimulai sejak rapat-rapat di Komisi VI tempat ia bermitra dengan pemerintah. Menurutnya, perbaikan data UMKM penerima bantuan dan membangun Link and Match antara UMKM dengan BUMN,

Swasta dan Pasar mesti segera dibangun sehingga di masa datang akan ada kemudahan berbagai hal dalam tata kelola dan tata laksana industri dan perdagangan secara nasional.

“Anggaran untuk Digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dalam masa pandemi ini. Kebijakan yang nantinya akan menguntungkan rakyat banyak mesti segera di gesah, sehingga rakayat dapat merasakan secara langsung kebijakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Politisi PKS ini.

Saat ini, lanjut Nevi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021.

“Ini artinya baru 13 % dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil,” jelas Nevi.

Nevi merujuk pada Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40% belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM. Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta

“Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM,” ujarnya.

UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala kata Hj Nevi Zuairina dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM.

“Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan dapat semakin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas,”ungkal Nevi Zuairina.(nzvoice)