Jakarta,— Presiden Jokowi berencana mengumumkan dan melantik Kepala Otorita Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturong menyebut, penunjukan Kepala Otorita kemungkinan besok atau lusa.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyambut baik kabar ini. Apalagi, menurutnya Jokowi sudah lama mengantongi nama calon Kepala Otorita IKN tersebut.
“Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi,” kata Guspardi saat dihubungi, Rabu 9/2-2022.
Kepala Otorita IKN akan diberikan tanggung jawab yang anggarannya dahsyat. Tahap pertama Rp 466 triliun, jangka panjang lebih Rp 1000 triliun. Apa lagi sorotan masyarakat soal IKN kan juga debatable.
“Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi dan menyejukkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita itu,” imbuh mantan anggota Pansus RUU IKN itu.
Soal kriteria, Guspardi berharap Kepala Otorita dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi pada salah satu parpol. Memiliki kualitas moral, kapasitas, kapabilitas, dan independen.
“Sebab, apabila dibandingkan dengan jabatan menteri, tugas Kepala Otorita akan lebih berat. Mulai dari segi anggaran, belum lagi tekanan dari masyarakat yang akan terus memantau perkembangan IKN,”ujar politisi PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti bahwa salah satu sosok yang santer disebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN yakni eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Namun ia menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.
“Ini hak progeratif Presiden. Tapi tentu siapa saja berhak menyampaikan kriteria. Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat,” papar anggota komisi II DPR RI itu.
Jadi jabatan ini kata Guspardi harus selektif betul diberikan bagi siapapun termasuk Bambang.
“Pak Bambang harus siap dari segala kemungkinan apalagi dalam kondisi menghadapi Pemilu 2024 dan anggaran yang cukup besar tentu sangat besar tekanan pada beliau. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabelitas dan berintegritas,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut. (faj)
