Painan — Sungai Batang Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sudah menjadi momok bagi warga, karena sering banjir.
Akibat luapan banjir dari Sungai Batang palangai itu sudah banyak kerugian lahan pertanian dan pemukiman masyarakat, termasuk dua fasilitas publik terdampak karena luapan Batng Palangai itu yakni SMP Negeri Ranah Pesisir dan MTsN 12 Pesisir Selatan (MTsN Balai Selasa).
“Banjir terbesar, terjadi di akhir tahun 2021, dan itu juga merusak dua sekolah, yaitu SMPN 1 Ranah Pesisir dan MTsN Balai Selasa (MTsN 12 Pesisir Selatan),” sebut Novermal, SH, MH, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan kepada awak media di Padang, Rabu sore, 14 September 2022.
“Kondisi tersebut sudah dilaporkan ke Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, dan alur sungai tersebut dijanjikan akan dinormalisasi dengan APBD tahun anggaran 2023,” tambahnya.
“Koordinasi terakhir saya dengan pejabat Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar, untuk menormalisasi alur sungai Batang Pelangai tersebut malah belum mendapat alokasi anggaran di rencana APBD 2023,” sebut Novermal.
Novermal juga sudahmeminta Camat Ranah Pesisir untuk kembali menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumbar, supaya alur sungai Batang Pelangai tersebut dinormalisasi dengan anggaran APBD 2023.
“Camat Ranah Pesisir sudah menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumbar, dan saya juga sudah komunikasikan langsung dengan Ketua DPRD, Wagub, Sekda, Kepala Bappeda, Kadis SDA-BK, dan beberapa pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar lainnya,” jelas Novermal. “Ini penting diperioritaskan, karena menyangkut keselamatan sarana dan prasarana pendidikan, dan seratusan rumah masyarakat,” tegas Novermal.
Dikatakan Novermal, tikungan alur sungai Batang Pelangai yang melintasi kawasan tersebut harus diberi perkuatan tebing, dan dibangun tanggul pengendali laju aliran banjir.
“Supaya luapan banjir sungai tersebut tidak melimpah lagi, sehingga kedua sekolah dan seratusan rumah masyarakat tersebut aman dari hantaman banjir, warga di sepanjang alirian sungai itu sangat menunggu aksi normalisasi dari Pemprov Sumbar,” ujar Novermal. (adr)
