Padang,—-Ancaman anggota DPRD Sumbar terkait lambatnya pencairan dana bantuan langsung tunai bersumber APBD Sumbar 2020, ditangkis Jubir Gugus Tugas Daerah Penanganan Covid-19 Jasman Rizal, Sabtu 25/4.
“Tidak tepat kalau Gubernur selaku Komando Gugus Tugas Daerah penanganan Covid-19 dituduh memperlanbat pencairan dana jaring pengaman sosial bersumber APBD Sumbar, dana stanby dan siap kucur, kok,”ujar Jasman Rizal, kepada media ini Sabtu siang.
Terus di mana lambatnya apa sebabnya, Jasman yang juga Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar ini mengatakan tidak mungkin uang rakyat pencairan tidak berdasarkan ketentuan.
“Bagaimana mau dikucurkan kalau permohonan berbasis data penerima dari kota dan kabupaten di Sumbar sampai hari ini belum ada yang mengajukan, apa mesti uang langsung ditransfer begitu saja tanpa jelas siapa dan berapa totalnya, kan tidak, ini uang rakyat dan harus jelas datanya dan data itu semua kan dari Kabupaten Kota. Pemprov bersifat menunggu ajuan permintaan dari Kabupaten Kota sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Begitu ada permintaan, dana langsung di transfer jika telah sesuai dengan aturan yang berlaku ”ujar Jasman.
Mengapa kota dan kabupaten lambat, nah ini sangat dimaklumi Pemprov Sumbar, pencocokan data dan verifikasi data seperti ‘berkulintinpintin’ di kota dan kabupaten.
“Ada ketentuan satu kepala keluarga satu program bantuan tidak bisa dobel, ini tentu harus didata dan diverifikasi oleh pihak berkompeten di kota dan kabupaten, ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terkena itu ada PKH, BNPT dan Dana Desa, lalu APBD Provinsi dan kota/kabupaten,”ujar Jasman.
Soal bantuan kepada masyarakat tanda pemerintah hadir di tengah pandemi tinggal menunggu.
“Pasti dan masyarakat penerima diminta kesabarannya, pemerintah tak akan biarkan rakyatnya berjuang sendiri di tengah krisis pandemi ini, In Shaa Allah,”ujar Jasman. (iko)
