Padang — Distribusi sapi bantuan Pemprov Sumbar yang dananya di rekening APBD 2021 sebagai realisasi pokok-pokok pikir (Pokir) anggota DPRD Sumbar ternyata banyak penolakan di kelompok ternak di Sumbar.
“Di Pessel ada kelompok ternak menolak sapi tersebut, karena kondisi sapi kurus dan sebagainya. Bahkab pihak dinas peternakan berusaha melalui saya supaya membujuk kelompok itu untuk menerima bantua sapi itu, tetap mereka tolak,” ujar Anggota DPRD Sunbar Zafri Deson dua hari jelang akhir 2021.
Soal sapi kurus dan tulangnya bisa dihitung dengan mata telanjang telah menjadi buah bibir netizen di banyak platform media sosial. Juru Bicara Pempriv Sumbar Jasman Rizal sudah merespon untuk meluruskan lewat rilis resminya jelang tutup tahun 2021.
Tapi di kabupaten Solok penolakan itu tetap saja terjadj, dua hari setelah tahun 2022 Kelompok Ternak Chinangkiek Raya di Jorong Tampunik, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, awalnya menerima sapi bantuan sebanyak 12 ekor.
Namun, kelompok ternak tersebut mengaku sangat kecewa, karena sapi-sapi tersebut dalam kondisi kurus kerempeng dan diduga masih muda. Para peternak berencana mengembalikan sapi ini ke Dinas Peternakan (Disnak) Sumbar.
Ketua Kelompok Ternak Chinangkiek Raya, Rip Efendi, menyebut kondisi 12 ekor sapi tersebut memiriskan. Menurutnya, sapi-sapi tersebut terlihat masih sangat muda dan badan ternak kurus kerempeng.
Dikatakan Efendi, ini sangat mengecewakan dirinya dan seluruh anggota kelompok. Karena sapi yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi dan informasi awal yang mereka terima. Dan sekarang tidak ada anggota kelompoknya yang mau menerima dan merawat sapi tersebut.
“Kita terima sapi itu tengah malam tanpa ada orang dinasnya, pagi kita telisik kondisi sapi ndehh kurus dan tidak cocok untuk disuntik hamil, anggota bersepakat mengembalikan karena takut salah jika mati di tangan kami,” ujar Rip Efendi.
Bupati Solok Epyardi Asda diinformasikan soal bantuan sapi dari Pemprov berdasarkan dana pokok-pokok pikir Anggota DPRD Sumbar, mengaku sangat kecewa.
“Kekecewaan kelompok tadi jelas. kekecewaan saya juga, seharusnya Dinas Peternakan Provinsi Sumbar memastikan kondisi ternak sebelum di distribusikan ke kelompok peternak. Jangan asal pekerjaan selesai saja,” ujar Epyardi dikutip dari patronnews.co.id.
Epyardi mengindikasikan, ada main mata antara orang yang dipercaya Pempriv Sumbar dengan pihak rekanan.
“Gubernur, DPRD Provinsi Sumbar, dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal ini,” ujar Epyardi Asda.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran Shyahrial, turut geram dengan kejadian ini. Imran menyebutkan, jika ini tak berjalan baik, tentunya kelompok penerima yang menjadi korban.
Menurutnya persoalan bantuan ternak bagi kelompok tani cenderung bermasalah, namun yang selalu menanggung akibatnya adalah kelompok penerima.
“Kami dinas terkait di tingkat bawah selalu dijadikan kambing hitam soal sisi pengawasan,” ujar Imran. (adt/ko)
