Agam,——Dia ada terasa tapi susah membuktikannya itulah politik uang yang selalu merecoki dan menjadi penyakit kronis demokrasi di Indonesia.
Sehingga itu pada Pilkada serentak nasional 2020 ini Bawaslu di semua tingkatan yang mengawasi pesta demokrasi memilih pemimpin melakukan pengawasan politik uang.
“Bawaslu RI memerintahkan semua jajaran untuk melakukan pengawasan dalam bentuk patroli anti politik uang, Sumbar dan semua kota serta kabupaten juga inten sejak masa tenang hingga fajar besok mempelotitin gerakan politik yang jelas sangat menciderai dan menodai pesta demokrasi,”ujar Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrismen yang selalu melakukan monitoring baik online maupun offline terkait aksi patroli pengawasan anti politik uang kepada media ini, Selasa 8/12.
Menurut Surya Efitrismen aksi pengawasan anti politik uang, Bawaslu melibat Polri karena politik uang termasuk tindakan pidana Pemilu.
“Kita bersama Polri saling berkoordinasi mengawasi politik uang itu. Bahkan untuk masifnya Bawaslu di patroli ini juga melibatkan pers,”ujar Surya.
Surya Efitrismen juga menegaskan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang sebagai pelaksanaa fungsi dan wewenang Bawaslu.
“Demi menyikat politik uang, Bawaslu di semua tingkatan no toleran aturan jelas ini untuk Pilkada badunsanak meujudkan demokrasi bermartabat, berkualitas dan berintegritas,”ujar Surya. (own)
