PADANG– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, ormas, OKP, paguyuban, BEM se Sumbar, organisasi profesi dan keagamaan serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.Kn, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, 14 Februari 2024, Bawaslu Sumbar berinisiatif kembali mengajak semua kelompok masyarakat dan berbagai organisasi dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif.
“Dalam konsep pengawasan partisipatif, bagaimana masyarakat yang tidak masuk secara kelembagaan, dilibatkan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan,” ucap Alni.
Pelibatan segenap organisasi kemasyarakatan, OKP, BEM, paguyuban dan stakeholder ini, berkaitan dengan upaya perwujudan dan keinginan bersama menciptakan pemilu berkualitas dan berkeadilan.
Sejak 28 November telah digelar kampanye oleh seluruh peserta pemilu di semua tingkatan dan akan berakhir 10 Februari 2024. Lalu pada 11-13 Februari 2024, memasuki masa tenang. Artinya, Semua kegiatan berbau kampanye, tidak dibolehkan.
“Dalam masa tenang ini, Bawaslu Sumbar bersama Bawaslu Kabupaten kota, kecamatan hingga kelurahan, melakukan patroli pengawasan. Harapannya, di masa ini tidak ada lagi aktivitas kampanye, serta untuk mengawasi agar tidak terjadi pemberian kepada pemilih dalam bentuk apapun,” ujar Alni dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, Vifner, SH, MH, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Muhammad Khadafi, S.Kom, dan Febrian Bartes, S.Kom.
Terakhir, Alni mengajak masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih, untuk mendatangi TPS pada 14 Februari 2024. Bawaslu memastikan pelaksanaan pemilu secara langsung.
“Partisipasi pemilih, juga sangat menentukan kesuksesan Pemilu 2024. Pastikan anda ikut menentukan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan,” ucap Alni.
Sebelumnya Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa keinginan
Pemilu berkualitas merupakan bagian yang signifikan dari pelaksanaan pesta demokrasi.
“Bawaslu membutuhkan banyak pihak dalam upaya menjadi lembaga pengawas pemilu yang dipercaya. Keterlibatan masyarakat sangat berharga dalam pengawasan.partisipatif,” ujar Karnalis.
Tujuan sosialisasi Pengawasan ini, lanjut Karnalis, juga sebagai sarana pembelajaran dan transfer politik yang baik dalam pelaksanaan pemilu yang berkeadilan sesuai harapan semua pihak.
“Bawaslu mengajak semua pihak, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dan segenap organisasi guna menciptakan pemilu yang berkualitas,” pungkas Karnalis. (ms/ald)
