Padang, - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, baru-baru ini menjadi narasumber dalam acara bertema "Peran Mubaligh Muhammadiyah dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang pada Pilkada Serentak 2024."
Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu, (12/10/2024).
Dalam paparannya, Jons Manedi menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan DPT sebanyak 4.103.084 pemilih untuk Pemilihan Serentak Nasional Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Pemilih ini akan disebar di 10.846 TPS, termasuk 27 TPS khusus di lokasi-lokasi khusus.
Acara tersebut dihadiri oleh pengurus LHKP, mubaligh, serta mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Jons mengajak seluruh hadirin, terutama para mubaligh, untuk aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang.Ia menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.
“Negara yang merdeka dapat kembali dijajah melalui investasi politik, di mana para pemimpin yang terpilih adalah mereka yang didukung oleh dana dari pihak-pihak berkepentingan. Politik uang adalah salah satu indikasi dari investasi semacam itu. Jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya, maka calon pemimpin yang buruk akan lebih mudah terpilih,” jelas Jons.
Lebih lanjut, Jons Manedi menekankan pentingnya peran mubaligh dalam menyebarkan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat luas.
Ia menyadari bahwa jumlah pemilih di Sumatera Barat yang mencapai lebih dari 4 juta orang membuat tugas KPU untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut menjadi sangat menantang jika hanya mengandalkan sumber daya yang ada di KPU.
Editor : Redaksi
