Padang, - Pilkada serentak 2024 semakin mendekati puncaknya. Dengan waktu tersisa kurang dari sepekan, perhatian masyarakat tertuju pada berbagai isu krusial seperti money politics, perusakan APK, dan netralitas ASN.
Ketiga isu ini terus menjadi perdebatan di berbagai forum, mulai dari obrolan warung kopi hingga diskusi di media sosial.
Netralitas ASN menjadi salah satu topik yang paling sering disorot. Sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi, ASN memiliki peran strategis yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan.
Namun, posisi mereka yang dekat dengan kebijakan, anggaran, serta fasilitas pemerintah sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu demi kepentingan paslon tertentu.
Di Kota Padang, isu netralitas ASN mencuat seiring kekhawatiran masyarakat terkait dugaan keterlibatan mereka dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon), terutama petahana.
Ketua Jaringan Pemred Sumbar, Adrian Tuswandi, yang akrab disapa Toaik, menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada 2024."ASN Pemko jangan cawe-cawe dalam Pilkada. Baik pimpinan tertinggi maupun pejabat fungsional, jangan bermain-main untuk memenangkan salah satu paslon," ujar Adrian dalam sebuah wawancara, Kamis (21/11/2024).
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam politik praktis akan merusak integritas demokrasi.
“Jika ASN melanggar netralitas, cita-cita Pilkada damai dan bermartabat sulit tercapai,” tegas Adrian.
Netralitas ASN telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis.
Editor : Redaksi
