Padang, – Kehadiran Calon Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, pada acara wisuda Universitas Negeri Padang (UNP) memicu perhatian publik. Sebutan “Calon Terpilih” oleh pihak kampus dalam forum resmi tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah yang tidak sesuai.
Akun Instagram resmi UNP, @universitasnegeripadang_unp, pada Senin (16/12/2024), mengunggah sejumlah foto, salah satunya memperlihatkan Elzadaswarman berjalan di atas karpet merah bersama jajaran Senat UNP. Kehadirannya dalam acara tersebut bertujuan memberikan orasi ilmiah mengenai peluang kerja sama antara Kota Payakumbuh dan UNP. Namun, unggahan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
“UNP ini sebenarnya ingin menunjukkan sikap apa? Paslon 03 belum secara resmi ditetapkan sebagai Wako dan Wawako terpilih, tetapi sudah disebut sebagai terpilih. Apakah ini kelalaian atau ada kepentingan lain? Jangan sampai kampus terjebak dalam politik praktis,” ujar Anto, salah seorang warga Payakumbuh yang ikut memberikan tanggapan.
Elzadaswarman sendiri merupakan Calon Wakil Wali Kota Payakumbuh yang berpasangan dengan Zulmaeta. Pasangan ini telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024 oleh KPU Payakumbuh.
Namun, hasil Pilkada tersebut masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya dugaan politik uang yang diajukan sebagai dasar keberatan.
Pengamat politik sekaligus akademisi, Andri Rusta, turut memberikan pandangannya mengenai penyebutan status “wawako terpilih” oleh institusi akademik dalam forum resmi.Ia menilai bahwa langkah ini kurang tepat mengingat status hukum Elzadaswarman masih belum final.
“Hingga saat ini, statusnya masih sebagai pasangan calon (paslon), karena sengketa hasil Pilkada sedang diproses di MK. Menyebut dia sebagai wakil wali kota terpilih adalah langkah yang tidak bijaksana. Walaupun KPU telah menetapkan mereka sebagai peraih suara terbanyak, proses di MK harus dihormati hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” jelas Andri pada Jumat (20/12/2024).
Andri juga mengingatkan agar pihak kampus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Kesalahan dalam memilih kata atau frasa, menurutnya, dapat berdampak buruk terhadap citra dunia pendidikan dan demokrasi secara umum.
“Jangan sampai masyarakat menilai UNP tidak netral atau dianggap berpihak pada salah satu calon. Institusi akademik harus tetap menjaga netralitasnya sebagai pilar pendidikan yang independen,” pungkas Andri. (***)
Editor : Redaksi
