Padang, - Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan PAD melalui strategi optimalisasi potensi retribusi dan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.
Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal daerah yang semakin menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, strategi ini penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
“Optimalisasi PAD sangat diperlukan karena fiskal kita saat ini benar-benar terbatas, sementara pembangunan harus tetap berlanjut,” ujar Mahyeldi dalam rapat evaluasi di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (9/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menekankan perlunya inovasi untuk target pendapatan 2025.
Untuk memaksimalkan retribusi, Pemprov Sumbar akan mengadopsi skema sewa pemanfaatan aset daerah.Sementara itu, kepatuhan pajak akan didorong dengan penerapan insentif dan diskon pajak.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengaitkan kepatuhan pajak ASN dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagaimana diatur dalam SE Gubernur Nomor: 082/SE-GSB/BAPENDA/2025.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra, menegaskan bahwa peran aktif seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.
"Agar SE tersebut efektif, masing-masing OPD harus berperan aktif dan tidak membebankan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada Bapenda,” jelas Yozawardi.
Editor : Redaksi
