Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2025-2030 Dilantik, DPRD Gelar Rapat Paripurna

Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato penyampaian visi dan misi Bupati Solok Selatan periode 2025-2030. (Foto: Ist)
Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato penyampaian visi dan misi Bupati Solok Selatan periode 2025-2030. (Foto: Ist)

Solok Selatan, - Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, membuka rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato penyampaian visi dan misi Bupati Solok Selatan periode 2025-2030.

Acara ini berlangsung pada Selasa (4/3/2025) dengan kehadiran berbagai pihak terkait.

Dalam sambutannya, Martius mengucapkan selamat kepada Bupati H. Khairunas dan Wakil Bupati H. Yulian Efi yang telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Ia berharap kepemimpinan mereka mampu membawa Kabupaten Solok Selatan ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, Ketua DPRD menekankan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus segera dilakukan sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan.

Program-program yang dirancang saat ini juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Lima Misi Pembangunan Solok Selatan

Bupati Khairunas menyampaikan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode kedua kepemimpinannya.

Lima misi utama yang akan dijalankan meliputi:

  1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan kompetitif.
  2. Penguatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan daya saing daerah.
  3. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan melayani.
  4. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup, dan mitigasi bencana.
  5. Penguatan ketahanan sosial serta pelestarian budaya daerah.

"Dari lima misi ini, kami telah menyiapkan 25 program unggulan yang akan segera dijalankan," ungkap Khairunas.

Khairunas juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Solok Selatan, seperti kapasitas fiskal yang masih rendah, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta perlunya pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Editor : Redaksi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini