Padang, - Kemenkopolkam RI mengadakan rapat koordinasi penting bersama berbagai stakeholder pada Kamis, (14/8/ 2025).Selanjutnya, rapat koordinasi tersebut bertujuan membahas strategi peningkatan nilai Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2025. Lebih lanjut, agenda koordinasi juga mencakup program prioritas Presiden di Sumatera Barat.
Kepala Bidang Media Massa Kemenkopolkam, Muhammad Burhan, menyampaikan data hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumatera Barat. Berdasarkan evaluasi tahun 2024, provinsi ini berhasil meraih skor 66,61. Kemudian, capaian tersebut menempatkan Sumbar dalam kategori "cukup bebas" untuk kemerdekaan pers.
Meskipun demikian, skor tersebut masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, dinamika yang berkembang menuntut perhatian khusus agar tidak terjadi penurunan di tahun mendatang. Selain itu, pemerintah harus memastikan tren positif dalam perkembangan media massa.
Muhammad Burhan menekankan pentingnya peningkatan IKP pada tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang perlu diterapkan adalah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang pers. Lebih jauh, pemahaman terhadap kemerdekaan pers harus mencakup aspek yang lebih komprehensif.
"Pemahaman kemerdekaan pers tidak hanya berkaitan dengan hak jurnalis dalam meliput berita," jelasnya. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa hal tersebut juga mencakup hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Dengan demikian, media massa memiliki tanggung jawab ganda dalam menjalankan fungsinya.
Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah, memberikan perspektif yang lebih luas. Menurutnya, kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan demokrasi dan penyampaian informasi aktual. Lebih dari itu, media harus mampu mendorong pemberdayaan masyarakat serta mendukung proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.Peran media saat ini sangat strategis dalam menyuarakan aspirasi publik. Selain itu, media juga berfungsi mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara pemerintah dan media menjadi kunci utama.
Berkaitan dengan skor IKP yang dicapai, Pemerintah Provinsi Sumbar menunjukkan komitmen untuk terus melakukan evaluasi. Tujuannya adalah agar ke depan terjadi peningkatan yang signifikan dalam indeks kemerdekaan pers. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Siti Aisyah menegaskan bahwa Pemprov Sumbar sangat terbuka terhadap akses informasi publik. Hal ini sesuai dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan terus disesuaikan untuk mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis. Pertama, penguatan koordinasi antar stakeholder media massa akan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kemudian, program sosialisasi tentang kemerdekaan pers akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Editor : Redaksi
