Uji Publik Monev KI Pusat Penting, Antara Kirim Pejabat Tertinggi dan Dewas

Dirut LKBN Antara Akhmad Munir dan Dewas Adrian Tuswandi saat mengikuti Uji Publik Monev KIP 2025 di KI Pusat. (Foto: Ist)
Dirut LKBN Antara Akhmad Munir dan Dewas Adrian Tuswandi saat mengikuti Uji Publik Monev KIP 2025 di KI Pusat. (Foto: Ist)

Jakarta, - LKBN Antara masuk ke tahap Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori BUMN dalam rangka penilaian Monev 2025 oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, Rabu (19/11/2025).

LKBN Antara bersama Komisi Yudisual, Pemprov Kalbar dan PT ASDP Indonesia, ke empat badan publik menghadapi tiga penguji Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua KI Pusat), degan dua anggota, Yenti Nurhidayat dari Puskaha Indonesia dan Danardono Sirajudin praktisi keterbukaan informasi publik.

LKBN Antara memandang Monev 2025 adalah penting sehingga uji publik langsung dilakukan Dirut LKBN Antara Akhmad Munir dan Dewas LKBN Antara Adrian Tuswandi.

'Sejak awal Antara sudah berkomitmen karena basic kami adalah menyebarluaskan berita negara, jadi keterbukan informasi adalah keniscayaan bagi LKBN Antara,"ujar Akhmad Munir sebelum uji publik.

Dalam penatakelolaan PPID LKBN Antara tetap merujuk kepada UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.

"2024 LKBN Antara baru gasspool, langsung memperoleh informatif dari KI. Pada 2025 pengelolaan informasi publik yang dimaksud UU secara berkala kira upgrade, sinergi dengan visi transforkasi yang digariskan oleh BP BUMN, semoga pada Monev KI Pusat 2025 ini, LKBN Antara menjadi terbaik dari semua badan publik yang terbaik soal keterbukaan informasi publiknya,"ujar Akhmad Munir.

Tim Penguji Uji Publik dalam penggaliannya melontarkan pertanyaan panas yang berbobot untuk penguatan aplikasi keterbukaan informasi publik.

Danardono Sirajudin menyikapi soal manfaat UU 14 Tahun 2008, kekinian Homeless media (narasi di akun media sosial) apakah tantangan atau peluang bagi Antara dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Sedangkan Arya Sandhyudha sorot soal independensi terkait posisi LKBN Antara sebagai BUMN.

Lalu Yenti dari Puskaha Indonesia menilai Antara punya privilege tinggi karena itu sering disebut jurkam pemerintah, padahal informasi harus berprinsip kesimbangan.

Akhmad Munir jabatannya memang Dirut tapi dalam pers dia sosok yang sudah malang melintang, apalagi beberapa bulan lalu dipercaya menjadi Ketua Umum PWI Pusat.

Editor : Editor
Banner Rahmat Saleh - MuahmmadiyahBanner Yogi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini