Padang, - Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat menghadirkan tantangan besar yang harus segera ditangani dengan langkah terukur, pertemuan Ombudsman Sumbar dengan para media, Jum'at (12/12/2025).
Dalam situasi di mana akses, layanan dasar, dan stabilitas ekonomi terguncang, negara dituntut hadir tanpa jeda. Melalui pemantauan intensif di Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kabupaten Tanah Datar, Ombudsman RI berupaya memastikan bahwa standar layanan publik tetap berjalan meski berada di tengah tekanan ekstrem.
Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan respons bencana benar-benar berlandaskan data kebencanaan, kebutuhan riil warga, dan prinsip efektivitas.
Untuk meningkatkan kualitas analisis, tim Ombudsman melakukan observasi langsung di tiga titik prioritas. Lokasi tersebut menggambarkan variasi dampak yang luas, mulai dari krisis akses darat hingga gangguan irigasi yang berpotensi mengancam ketahanan pangan.
Melalui temuan lapangan itu, Ombudsman menegaskan bahwa upaya pemulihan harus berjalan dengan strategi menyeluruh, bertahap, dan berbasis koordinasi lintas sektor agar tidak menimbulkan kesenjangan layanan publik.
Agam: Isolasi Wilayah dan Ketidaksinkronan Data
Di Kabupaten Agam, terutama di Jorong Lambe, kondisi darurat masih sangat kentara.
Akses menuju daerah ini terputus total akibat material longsor yang menimbun jalur utama.Aktivitas distribusi bantuan masih bergantung pada perjalanan kaki, atau motor yang harus didorong melalui medan berat.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur membutuhkan intervensi cepat yang berorientasi pada pembukaan jalur darat prioritas.
Selain itu, data kebencanaan antar-instansi masih tidak sejalan, dan ketidaksinkronan tersebut turut memperlambat proses penetapan prioritas logistik.
Editor : Editor
