Reses Masa Sidang II DPRD Padang, Aspirasi Banjir hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

Ketua DPRD Padang Muharlion menyerap aspirasi warga saat reses masa sidang II 2025/2026 di Masjid Al Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. (Foto: Ist)
Ketua DPRD Padang Muharlion menyerap aspirasi warga saat reses masa sidang II 2025/2026 di Masjid Al Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. (Foto: Ist)

Padang, - Isu banjir, infrastruktur lingkungan, hingga pemulihan pascabencana mendominasi aspirasi warga yang diserap pimpinan DPRD Kota Padang dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2025/2026. Agenda reses ini digelar selama enam hari dan menyasar seluruh daerah pemilihan di Kota Padang.

Sebanyak 45 anggota DPRD Padang periode 2024–2029 turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi konstituen di masing-masing dapil. Reses menjadi ruang dialog strategis antara warga dan wakil rakyat, terutama di wilayah rawan banjir dan padat penduduk.

Ketua DPRD Padang Muharlion menyerap aspirasi warga saat reses masa sidang II 2025/2026 di Masjid Al Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. (Foto: Ist)
Ketua DPRD Padang Muharlion menyerap aspirasi warga saat reses masa sidang II 2025/2026 di Masjid Al Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. (Foto: Ist)

Ketua DPRD Padang, Muharlion, mengawali reses perdananya di Dapil Padang I (Kecamatan Koto Tangah), tepatnya di Masjid Al Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Senin (5/1/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat Koto Tangah, lurah, unsur LPM, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, betonisasi jalan lingkungan, hingga bantuan Kelompok Wanita Tani (KWT). Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan dewan yang dikenal responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menanggapi usulan warga, Muharlion menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan dipilah sesuai skala prioritas.

“Usulan yang bisa ditangani cepat akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Sementara program jangka panjang disesuaikan dengan regulasi dan perencanaan,” ujarnya.

Ia juga meminta warga menyiapkan proposal agar setiap aspirasi dapat diperjuangkan secara maksimal di lembaga dewan.

Wakil Ketua DPRD Padang Osman Ayub berdialog dengan warga terdampak banjir saat reses di kawasan Siteba, Kota Padang, membahas relokasi dan penanganan sedimen sungai. (Foto: Ist)
Wakil Ketua DPRD Padang Osman Ayub berdialog dengan warga terdampak banjir saat reses di kawasan Siteba, Kota Padang, membahas relokasi dan penanganan sedimen sungai. (Foto: Ist)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang Osman Ayub melaksanakan reses di Banang Cafe, Siteba. Pada kesempatan tersebut, warga terdampak banjir bandang sejak November 2025 meminta perhatian serius, terutama terkait rumah warga yang hanyut dan kebutuhan relokasi.

Osman Ayub menegaskan DPRD Padang mendorong Pemko Padang menghadirkan rumah layak huni bagi korban bencana. Selain itu, ia juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera mengangkat sedimen pasir dan lumpur di aliran sungai.

“Saat ini sedimen sungai mencapai 2 hingga 3 meter. Jika tidak segera diangkat, potensi banjir akan kembali terjadi saat hujan deras,” tegasnya.

Editor : Editor
Banner - JPSBanner - Nevi Hari IbuBanner KAIBanner Ultah SolselBanner Solsel 2Banner Solsel 3Banner Solsel 4Banner Solsel 5Banner Martry Gilang
Bagikan

Berita Terkait
Terkini