BLT JPS Covid-19, Senin Data Penerima Dipajang di Kantor Lurah

oleh -2.641 views
BLT Pemko Padang untuk 74 ribu KK terdampak Covid-19 dipajang di kantur Lurah, Minggu 10/5 (foto: dok)

Padang,—-Pemko Kota Padang pastikan tidak ada dusta di antara kita, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pemgaman Sosial (JPS) Covid-19, acuan pendataan adalah transparansi dan bisa dikoreksi.

“Insya Allah mulai Senin 11/5 data penerima BLT JPS Covid-19 per Kelurahan yang sudah final dipasang dipapan pengumuman masing masing kelurahan,”ujar Koordinator Perencanaan dan Analisis Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Kota Padang Medi Iswandi kepada media ini Minggu 10/5.

Bahkan Medi memastikan pendatan penerima berlapis dan sudah diverikasi tim Dinas Sosial Kota Padang, juga bisa dikoreksi jika ada laporan peneima BLT-JPS Covid19  tidak tepat sasaran atau ada kongkalingkong dengan aparat di tingkat RT atau Lurah.

“Jika diduga ada warg mendapat dua atau tiga program kemungkinan yg dilihat data mentah usulan dari RT melalui kelurahan dan kecamatan,  saya pastikan akan terkoreksi okeh tim verifiaksi tingkat kota,”ujar Medi.

Pihak Pemko yang hertanggungjawab soal BLT-JPS Covid19 adalah Dinas Sosial. Pantauan Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang, saat ini Dinas Sosial masih terus memverivikasi data penerima BLT.

”Data finalnya ada 74 ribu KK di Padang menerima BLT dengan sumber dana APBD Kota Padang,”ujar Medi.

Minggu siang ini, digelar rapat TAPD untuk proses pencairannya. harapan Walikota Mahyeldi Senin untuk keluarahan yang sudah akuntabel data penerimanya segera BLT ditransfer ke rekening kelurahan.

”Mekanismenya dana BLT Pemko Padamg disalurkan ke rekening kelurahan, selanjutnya diteruskan ke RT dan didistribusikan ke warga penerima,”ujar Medi.

Dan warga masyarakat diharapkan partisipasinya untuk mengawasi penyaluran BLT program JPS dampak Covid-19.

“Jika ada warga mengetahui ada penerima doble, kami sangat berharap informasi dari masyarakat disampaikan untuk dicek oleh dinas sosial,”ujar Medi.

Bahkan informasi pengaduan Darimg juga dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumbar untuk memastikan pendataan dan pelayanan pemberian BLT tepat sasaran dan tidak ada aroma kongkalingkong masyarakat dengan aparatur di RT dan di keluarhan. (iko)