BUNTUT Pemulangan Demonstran Air Bangis, PA GMNI Sumbar Desak Kapolda Bebaskan 17 Orang Ditahan

oleh -628 views
oleh
628 views
Ketua DPD PA GMNI Sumbar Yogi Yolanda desak Kapolda bebaskan 17 orang ditahan saat pemulangan demonstran Air Bangis kemarin, Minggu 6/8-2023. (dok)

Padang,—DPD PA GMNI Sumatera Barat merilis pernyataan sikap terkait kisruh pemulangan pengunjuk rasa (demonstran) Air Bangis di Masjid Raya, Sabtu 5/8-2023.

Atas perisitiwa itu ada 17 orang ditahan polisi, mereka yang ditahan adalah warga, aktifis dan pendamping hukum. Atas itu Minggu 6/8-2023 PA GMNI mendesak Kapolda membebaskan  17 Orang Masyarakat dan Aktivis HAM tersebut.

Masyarakat Air Bangis dan aktivis mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu 5 Agustus 2023. Hal tersebut terjadi saat Polda Sumatera Barat diduga memaksa masyarakat Air Bangis untuk pulang setelah melaksanakan aksi damai sejak 31 Juli hingga 4 Agustus 2023.

Selain itu, juga terjadi penangkapan terhadap 17 orang masyarakat dan aktivis HAM saat sedang bershalawat di pelataran Masjid Raya Sumbar.

Tentunya, tindakan yang dilakukan pihak kepolisian telah melanggar konstitusi, karena telah membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di depan umum.

“Meski gelar aksi berhari-hari, masyarakat dan aktivis tidak anarkis, seharusnya pihak kepolisian mengedepankan sikap-sikap humanis dalam penanganan aksi massa tersebut,”ujar Ketua DPD PA GMNI Sumbar Yogi Yolanda pada pers rilis pernyatan sikap GMNI Sumbar.

Selain itu, menurut Yogi tindakan penangkapan kepolisian tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu tindakan tersebut juga melanggar peraturan internal kepolisian yakni, Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas peristiwa tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menyatakan sikap,

1. Mendesak Kapolda Sumatera Barat untuk membebaskan 17 orang masyarakat dan aktivis yang ditahan di Mapolda.

2. Mendesak Kapolda Sumatera Barat untuk mengedepankan sikap humanis dalam penanganan unjuk rasa.

3. Mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk membuka ruang dialog dan menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak menyalahi perundang-udangan dan norma-norma yang berlaku.

4.Mengecam sikap Gubernur Sumatera Barat yang tidak mau bertemu dengan masyarakat sejak aksi dimulai pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2023. Sebagai seorang pemimpin Sumatera Barat apalagi diberikan gelar “Buya”, Gubernur seharusnya lebih arif melihat kondisi saat ini.

Pernyataan sikap DPD GMNI Sumbar ini disampaikan lewat rilis Minggu pagi ditanda tangani Yogi Yolanda selaku Ketua DPD PA GMNI Sumbar. (adr)