Bupati Padang Pariaman Ikuti Rakornas Intern Pemerintah tahun 2021

oleh -208 views
oleh
208 views
Bupati Suhatri Bur, saat ikuti Rakornas Intern di Pemerintah Command Center Padang Pariaman.Kamis (27/5/21).(doc/ril)

Padang Pariaman-Bupati Padang Pariaman ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intern Pemerintah tahun 2021 secara virtual , Kamis (27/05) di Command Center Padang Pariaman.

Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Ir.Jokowi Dodo mengatakan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan,program,tujuan belanja anggaran pemerintah secara akuntabel,efektif dan efisien.

“Mengikuti prosedur itu memang penting namun jauh lebih penting tercapainya target yang telah ditetapkan tentunya secara akuntabel efektif dan efisen, karena seyogyanya yang ditunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjaga agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan,”terangnya

Ia juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama pada masa pandemi ini, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi bisa bangkit kembali oleh karenya akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi adalah hal yang sangat penting

“Ada beberapa hal yang harus dikawal oleh BPKP diantaranya percepatan pembelajaan pemerintah harus terus dikawal, begitu juga percepatan dalam pengadaan barang dan jasa. Saya juga meminta kepada BPKP dan APIP melihat betul dan mengawasi keterlamabatan ini, karena sejatinya tugas dari dua instansi ini yakni memberikan solusi dan jalan keluar untuk masalah ini” ucap Presiden.

Akibat kesenjangan pemerintah dan daerah dari segi pencapaian kualitas perencanaan program menjadi tidak optimal maka akurasi data adalah hal yang paling harus cepat diselesakan contohnya data bansos yang saling tumpang tindih sehingga tidak singkron dalam penyalurannya,manfaatkan laboratorium data forensik yang dimiliki oleh BPKP untu menghasilkan akurasi data yang dimaksud.

“Efektifitas pengawasan harus berkomitmen harus diselesaikan dari akar maslaah sehingga tidak berulang pada tahun berikutnya, untuk pemerintah pusat dan daerah tindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dan APIP sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut. Untuk BPKP sampaikan data yang sebenarnya jangan ada yang disembunyikan,bukan menakuti juga bukan mencari kesalahan,”tutupnya (ril.biro-pdg.prm)