Padang,— Kening para cadiak pandai (orang hebat) Minang berkerut ketika tahu sebuah hotel di lokasi Super Strategis di destinasi utama Sumatera, Jam Gadang Bukittinggi dilaporkan merugi terus.
“Siapa yang tidak heran dan bekerut kening ketika tahu omset Novotel (Hotel di Bukittinggi,red) bisa mencapai Rp 30 miliar per tahun, tapi merugi, ini apa-apaan nih, dan ada apa kok bisa rugi, itu diungkap oleh siapa saja cerdik pandai negeri ini. orang bodoh sekalipun melihat fakta gini pasti geleng kepala,” ujar Anggota DPRD Sumbar Ali Tanjung, usai pertemuan direksi dan komosaris dari pengelola Hotel Novotel di kawasan Jam Gadang Bukittinggi, Jumat 24/2-2023 di Padang
Komisaris Utama PT Grahamad Citrawisata yang mengelola Hotel Novotel Firdaus HB menjawab pertanyaan wakil rakyat Sumbar membenarkan kalai per tahun Novotel selalu memiliki omset cukup besar.
Tapi kata Firdaus HB secara pembukuan akuntansi keuntungan tersebut harus diakumulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya lain termasuk biaya Tbk perusahaan saham kemudian dikurangi pula oleh biaya-biaya beban biaya yang merupakan untuk cicilan pembayaran pinjaman.
“Pada tahun 2014 kami meminjam dana sebesar Rp 22 miliar pada bank BNI yang kemudian di take over oleh Bank Nagari untuk merenovasi bangunan,” paparnya.
Namun kemudian disepakati tidak perlu mendebat masalah tersebut dan meminta bantuan akuntan publik atau BPK.
Tapi terkait dana sebesar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta diberikan Novotel kepada Pemprov, Dirut PT Grahamas Citrawisata Dedi Panigoro menilai bahwa jumlah itu timpang dan dia sudah memerintahkan bawahannya untuk membicarakan kembali bersama Pemprov Sumbar.
“Intinya sebenarnya kami siap saja untuk diajak untuk berbicara menyepakati hal-hal baru,” katanya.
Heboh soal. Novotel. merugi dan minim konribusi ke PAD selama 30 tahun belakangan ini, telah menjadi perdebatan viral di ranah publik media sosial.
Apalagi, BOT Novotel itu segera berakhir 2014 banyak pihak mendesak Pemprov Sumbar untuk melihat kedepan dan membiarkan soal masa lalu. Temasuk membuka saja penawaran pengelolaan Novotel kepada siapa saja.
“Atau serahkan saja ke PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang merupakan BUMD milik Pemprov Sunbar mengelola Hotel Balairung Jakarta, jangan terkunci karena klausul kontrak BOT, harus berani keluar dari klausul itu yang tetap merujuk kepada regulasi berlaku tentang kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ke 3,”ujar pentolan Projo Sumbar Surya Sutan Sari Alam, Jumat sore.
Sedangkan dari ruangan pertemaun DPRD dengan Dirkesi dan Komisaris PT Grahamas Citrawisata, Dirut Dedi menambahkan dengan berakhirnya tahun 2024 kerjasama BOT PT Grahamas Citrawisata siap bersaing jika memang ada pihak-pihak lain yang ingin mengambil alih kerjasama dengan Pemprov terkait hotel.
Hal ini diperkuat oleh Firdaus HB dia mengatakan bahwa tahun 2024 seluruh utang manajemen hotel akan menjadi nol rupiah. Sehingga mereka juga bisa memberikan penawaran terbaik.
Ketua Komisi III Ali Tanjung mengatakan Komisi III menilai perlu untuk mengetahui jalannya manajemen Novotel dan kerjasama dengan Pemprov pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan evaluasi demi rekomendasi di masa mendatang.
“Kami paham bahwa kerjasama Novotel telah dibuat pada tahun 90-an dan itu ada regulasi yang berjalan mundur. Namun setidaknya Kami perlu melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Pemprov benar-benar menjalankan tugas menjaga sumber PAD dan asset daerah dengan baik dan mengelola aset daerah dengan maksimal ke PAD,”ujar Ali Tanjung.
Komisi III DPRD Sumbar menggelar kembali rapat dengan manajemen novotel yakni PT. Grahamas Citrawisata, di gedung DPRD. Kali ini Dedi Panigoro sebagai dirut perusahaan tersebut hadir. Rapat itu juga dihadiri pimpinan komisi-komisi lain dan pimpinan lintas fraksi.
Ali Tanjung saat membuka rapat tersebut menegaskan bahwa pertemuan dengan manajemen Novotel bukan untuk merecoki investasi di Sumatera Barat.
“Kita tentu ingin investor memiliki iklim investasi yang baik di daerah ini sehingga mereka mau berbondong-bondong untuk membuka usaha dan menanamkan modal mereka di sini,” ujarnya.
Dia mengatakan rapat dengan Novotel bertujuan untuk melengkapi data demi menyusun rekomendasi pada Pemprov terkait akan berakhirnya kerjasama BOT dengan PT Grahamas Citra Wisata pada 2024.
“Kami tidak ada maksud merecoki atau membikin suasana tidak nyaman untuk investor, tapi kami ingin melindungi aset kami dengan cara yang terbaik. Jadi kami ingin memberikan rekomendasi agar lahan Pemprov di situ beroperasi Novotel bisa memberikan PAD yang memadai demi kemajuan dan pembangunan Sumbar, dan sebut BOT segera berakhir,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi IV yang Ketua Fraksi Golkar, Zul Kenedy Said menilai rapat tersebut tidak perlu ada, jika Pemprov Sumbar bisa memberikan keterangan yang memadai untuk keperluan DPRD melakukan pengawasan dan menyusun rekomendasi.
“DPRD menjalankan fungsi pengawasan, makanya diundang manajemen Novotel untuk meminta data yang lebih cukup demi evaluasi untuk kepentingan kelanjutan kerjasama di masa datang terkait Novotel,” katanya.
Pada kerjasama BOT, selama ini terungkap bahwa Novotel memberikan dana kepada Pemprov sebesar 40 juta dan peningkatan setiap tahun jika mengalami kerugian. Lalu ada adendum disebutkan bahwa Sumbar menerima 20 persen atau minimal Rp 200 juta jika pengelola mengalami kerugian. (ck/adr)
