Jakarta, —- Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina pada saat RDP Komisi VI dengan Dirut Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) menekankan HIMBARA membackup penuh UMKM.
Apalagi kondisi ekonomi kekinian paska harga BBM naik, HIMBARA harus menjadi solusi meringakan ekonomi sulit kini.
“Dari berbagai performa positif yang dimiliki HIMBARA, Saya memberi ulasan yang perlu diimplementasi di lapangan, bahwa bagaimana upaya HIMBARA untuk mendukung pengembangan UMKM melalui penyaluran program-program baik bantuan Pemerintah maupun kredit berbunga rendah,”ujar Hj Nevi kepada NZ Center Sabtu 17/9-2022.
Politisi PKS ini menjabarkan, bahwa beberapa bank milik pemerintah, memiliki pertumbuhan kinerja positif di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih penuh dengan tantangan.
Hj Nevi mengutip data seperti BRI yang memiliki portofolio kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 9,81% dari Rp837,82 triliun di akhir Juni 2021 menjadi Rp920 triliun di akhir Juni 2022. Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI terus merangkak naik, menjadi sebesar 83,27%.
“Saya berharap, porsi UMKM ini bukan saja BRI yang memiliki konsentrasi besar, namun semua HIMBARA juga dapat memberikan akses yang sama karena kita ketahui bersama bahwa UMKM ini meskipun skalanya tidak besar, namun jumlahnya se Indonesia sangat besar yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,”ujarnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta, agar di era Industri 4.0 saat ini, HIMBARA dapat selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan digitalisasi di industri perbankan. Hal ini menjadi sangat mendesak Mengingat banyak celah cyber crime ketika industri perbankan mulai melakukan digitalisasi.
“Himbara merupakan instrumen ekonomi dari pemerintah untuk rakyat. Untuk itu, Himbara mesti menjadi pemberi solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan di semua sektor,”ujar Hj Nevi.
Khusus pada pelaksanaan program PEN, Hj Nevi Zuairima meminta ketepatan data penerima manfaat dari program PEN yang disalurkan melalui Bank HIMBARA.
“Ketepatan data penerima bantuan merupakan suatu hal yang sangat krusial. Jangan sampai penyaluran program bantuan tidak tepat sasaran, sehingga rakyat juga yang akan dirugikan,” ujar Hj Nevi Zuairina di rapat tersebut. (hd)
