Dharmasraya,—Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meminta pengelolaan Dana Desa atau Nagari di Sumbar harus merujuk kepada aturan penggunaan dana tersebut.
“Tujuan Pemerintahan Jokowi soal dana desa jelas yakni, membangun Indonesia dari pinggir dan mempercepat pembangunan di desa atau nagari,”ujar Sutan Riska pada rapat koodinasi percepatan pelaksanaan dana desa tahun 2018, Jumat 2/3 kemarin seperti dikutip dari harian haluan.
Menurut Sutan Riska fokus ke padat karya peruntukannya harus jelas dan yang pasti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di nagari.
“Tapi harus diingat mesti padat karya, soal pengawasan dan pendampingan terhadap program itu harus jelas, mulai jenis kegiatannya, waktu pengerjaan dan managemen pelaksanaannya harus tegas, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Dan pembangun lewat program padat karya di Dharmasraya menurut bupati termuda itu harus produktif.
“Yakni terbuka lapangan pekerjaan, efeknya untuk menurunkan angka kemiskinan di nagari,”ujarnya.
Sementara Kadis PMD Dharmasraya Abdi Amri, program padat karya menyasar kegiatan untuk peningkatan kesejahteraa warga nagari.
“Program padat karya tunai ini menyasar warga pengangguran, setengah penganggur, penduduk miskin dna penduduk memiliki Balita bermasalah gizi,”ujarnya seperti dikutip di harian haluan Senin 5/3.
Dan pencairan dana desa atau nagari kata Abdi Amri tiga tahapan.
“Tiga tahap pencairan, tahap satu 20 persen, tahap dua 40 persen dan tahap tiga juga 40 persen, dan waktu pencairannya tercepat minggu kedua Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni,”ujarnya.(rian*)
