4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi – JK: Desa Makin Makmur, Penduduk Miskin Turun, Tata Kelola Desa Membaik, Dana Desa Diapresiasi Dunia
Jakarta,—Empat tahun kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), pemerintah memaparkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan, satu di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Sejumlah catatan penting menjadi fokus utama, yakni tingkat inflasi d pedesaan yang turun, pemanfaatan dana desa untuk produktivitas, perbaikan kualitas hidup di desa, serta perbaikan tata kelola desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, pada empat tahun ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga Rp 187 Triliun.
“Prosentase penyerapannya pun terus membaik. Data mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54 persen.
“Peningkatan penyerapan ini cerminan bahwa tata kelola di desa membaik. Keberhasilan dana desa pun ditentukan oleh pendampingan. Kami mempunyai 40.000 Pendamping Desa. Saat ini kami juga bekerjasama juga dengan Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) dengan 100 universitas yang setiap tahun mengirim 75 ribu mahasiswa KKN tematik untuk membantu pendampingan,”papar Menteri Eko dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9): 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan tema Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif di Aula Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 23/10.
Selanjurnya kata Eko Putro Sandjojo dari segi produktivitas, dana desa sangat masif meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, dana desa telah digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 158.691 kilometer, jembatan 1.028.225 meter, tambatan perahu 4.711 unit, 14.770 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa 6.932 unit, penahan tanah 179.625 unit, air bersih 942.927 unit, serta saluran irigasi 39.351 unit.
Sedangkan untuk menunjang kualitas hidup, dana desa digunakan untuk membangun Posyandu sebanyak 18.477 unit, drainase 24.005.604 meter, fasilitas MCK 178.034 unit, Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 48.694 unit, embung 3.026 unit, sumur 37.662 unit, dan Polindes 8.028 unit.
“Dampak yang dihasilan yakni ada peningkatan pendapatan per kapita/ bulan di perdesaan. Pada 2014 lalu sebesar Rp 572.586, kemudian pada 2018 ini menjadi Rp 804.011. Rata-rata peningkatan pendapatan warga desa pun tercatat sebesar 6,13 persen per tahun selama periode 2015-2017. Saya yakin tujuh tahun ke depan sudah bisa diatas dua juta,”ujar Menteri Eko optimistis.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, desa menjadi semakin makmur. Hal tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah desa tertinggal serta menurunnya tingkat inflasi di pedesaan. Angka kemiskinan pun turun menjadi 7,02 persen pada 2018 ini. Ditambah lagi menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,72 persen dari 4,01 persen.
“Badan Pusat Statistik mencatat, ada penurunan jumlah warga miskin sebesar 1,82 juta. Sebesar 1,29 juta jiwa ada di desa. Selain itu, inflasi di desa pada 2015 lalu sebesar 5,8 persen kemudian membaik di tahun 2018 ini menjadi 3,15 persen. Jumlah desa tertinggal pun berkurang dari 20.432 pada 2015 menjadi 12.397 pada 2018 ini,” sambungnya.
Menteri Eko menambahkan, program dana desa yang dicanangkan sejak 2015 lalu hanyalah sebagai stimulan. Desa terus didorong agar mandiri dengan memiliki pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi asli desa.
“Kesuksesan program dana desa ini menjadi perhatian dunia. Peraih nobel bidang ekonomi Joseph Stiglitz juga mengapresiasi kebijakan ini. Sejumlah negara Asia Pasifik dan kawasan lainnya juga siap meniru model pembangunan pedesaan yang saat ini dilakukan di Indonesia,” pungkasnya.(*rilis: humker/kdpdtr)
