Jakarta,— Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD Provinsi, kota dan kabupaten.
Menyikapi DCT itulah, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi Calon Legislatif (Caleg) mulai DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi sampai DPR RI dan DPD RI.
“Ya, kita memberikan apresiasi kepada KPU yang telah bekerja optimal dimana seluruh proses sampai penetapan DCT sudah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan,”ujar Guspardi Senin 6/11-2023.
Namun begitu, tak bisa dipungkiri tampaknya perhatian masyarakat lebih tertuju kepada Pilpres dibanding Pileg.
“Makanya kita harapkan, penyelenggara pemilu untuk dapat menyusun dan membuat program agar perhatian masyarakat terhadap pileg dan pilpres bisa berimbang,” ujar Politisi PAN ini.
Anggota DPR RI Saya mengusulkan agar KPU membuat beberapa program yang dapat menunjukkan dan menarik perhatian masyarakat adanya kontestasi antar partai, antar caleg di pileg.
“Sehingga masyarakat juga tahu bahwa selain pilpres, juga ada pileg yang sedang berjalan secara bersamaan,” cetus Guspardi
Legislator asli Minangkabau ini juga tokoh cendekiawan muslim Indonesia ini mengaharapkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih jangan sampai terkecoh.
Masyarakat memang butuh Presiden sebagai pemimpin eksekutif. Namun, itu saja tidak cukup. Agar presiden kuat dan bisa diawasi, butuh parlemen yang juga kuat. Dibutuhkan juga parlemen untuk memberikan pengawasan, budgeting, dan membuat undang-undang, ulasnya.
“Artinya masyarakat jangan abai. Jangan hanya memperhatikan pilpres, tapi juga memperhatikan siapa wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Jangan sampai memilih yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ulas Pak Gaus ini.
Oleh karena itu diharapkan kepada para caleg agar mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan membuat janji muluk yang tidak mungkin direalisasikan. Bagaimanapun, yang mempunyai kebijakan tentang anggaran ada di ranah eksekutif.
“Artinya jangan membuat janji yang tidak bisa direalisasikan. Buat janji yang realistis saja,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut. (faj)
