Padang—Belasan mahasiswa mengatasnamakan Pergerakan Milenial Manang (PMM) ke DPRD Sumbat. menuntut Ketua DPRD Supardi mundur, menurut Pengamat Politik Unand, Ilham Aldelano Azre, hal itu biasa dan sah-sah saja.
“Demonstrasi adalah aktualisasi berpendapat disampaikan ke orang banyak dan itu esesnsi demokrasi, menurut saya aksi PMM siang ke DPRD Sumbar tadi sah-sah saja,” ujar Azre, Rabu 25 Agustus 2021.
Tapi, Azre seorang akademisi berkacamata ini biasa disapa banyak kalangan di Sumbar, justru merasa aneh ketika menyimak substansi yang didemokan.
“Soal rumah dinas diluruskan rehab gedung dibelakang rumah Ketua DPRD. Terus baju dinas untuk DPRD, terus ketua dewan diminta mundur korelasinya apa?, sejak kapan wakil rakyat itu eksekutor dalam melaksanakan APBD,” ujar Azre.
Sepengetahuan saya ketika APBD sah dan efektif dilaksanakan maka kewenangan penggunaannya ada di eksekutif.
Kalau massa pendemo minta dikoreksi atau anggaran itu dibatalkan, menurut saya it’s oke.
“Meski pembatalan tersebut tidak ada dasar hukumnya, namun meminta pimpinan DPRD Sumbar untuk mundur, bagi saya aneh,” ujar Azre.
Cerdaslah memaknai sistem anggaran di negara ini, anggaran rehab bangunan berada di pos anggaran eksekutif.
“Artinya gubernur jika mau membatalkan rehab yang sedang berjalan tersebut, dalam kerangka refocusing itu sah-sah saja, namun tidak ada kewenangan ketua DPRD Sumbar untuk membatalkannya, karena Ketua DPRD bukan Kuasa Pemegang anggaran atau KPA, juga bukan PPTK, yang KPA dan PPTK itu eksekutif,”uajr Azre.
Dia juga mengatakan, aksi tersebut sebenarnya sah-sah saja, hanya permintaan agar ketua DPRD Sumbar harus mundur sebuah keanehan, karena sebagai pimpinan dewan yang bersangkutan merupakan rekomendasi partainya.
“Ketua DPRD Sumbar itu merupakan rekomendasi dari partai pemenang Pemilu dan tidak ada urusannya dengan proyek apa-pun, jika gubernur mau batalkan semua proyek saya yakin ketua DPRD tidak akan menghalangi, karena anggaran ada di eksekutif, bukan pada legislatif,” tegas Azre lagi.(nto)
