Padang,—Sumatera Barat (Sumbar) kaya energi panas bumi atau Geothermal tidak perku dibahas lagi, tapi soal adanya penolakan masyarakat atas eksploitasi energi itu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas, masyarakat tidak bisa disalahkan.
“Adanya penolakan masyarakat terhadap rencana eksploitasi dan eksplorasi Geothermal di Kabupaten Solok akibat tidak jalannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di sana,”ujar HM Nurnas pada Dialog Kedjajaan Bangsa IKA Unand-series gelaran DPP IKA Unand, Sabtu 3/2 di Sikola Cafe Sekretariat IKA Unand jalan Kimangun Sarkoro Padang.
Padahal kalau jalan edukasi dan sosialisasi sebelum Geothermal dilaksanakan, pasti yang terjadi dukungan publik.
“Geothermal tidak merusak lingkungan, tidak membuat daerah kering kerontang dan pastinya tidak menimbulkan bencana seperti lumpur Lapindo menenggelamkan sebuah daerah dulu di Jawa Timur,”ujar Politisi Senior Partai Demokrat.
Justru dampak positif berlipat ganda dirasakan masyarakat di sekitar lingkungan Geothermal.
“Pasti, Geothermal adalah green energy, dia tidak akan berfungsi kalau penghijauan di lingkungannya tidak terjaga dan asri,”ujar HM Nurnas pada dialog dipandu Wartawan Senior Padeks Group Sukri Umar.
Selain itu, ketika Geothermal sudah beroperasi dan menghasilkan energi UU jelas dan tegas 20 persen energi listriknya gratis dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Geothermal.
“Masyarakat sekitar Geothermal listriknya gratis dan tidak akan merasakan pemadaman listrik lagi,”ujarnya.
Selain itu, kata HM Nurnas ada kewajiban PAD baik kabupaten, provinsi dan penambahan income pada negara.
“Disamping CSR sebagai kewajiban perusahaan pengelola atas penjualan energi panas bumi itu,”ujarnya.
HM Nurnas mengatakan soal energi baru terbarukan (EBT) sebaiknya Sumbar fokus dan perfect saja ke Geothermal.
“Dan soal regulasi maupun perencanaan soal listrik itu, harus ada paduan perencanaan dari pusat sampai kota maupun kabupaten,”ujarnya.
Apalagi sekarang ada perubahan kewenangan soal kelistrikan. “UU 23 tahun 2017 menjadi rugalasi kewenangan, soal kelistrikan sebelumnya berada di kabupaten dan kota, kini sejak UU itu, kewenangan sudah ditarik ke provinsi, tentu DPRD harus melakukan revisi terhadap Perda tentang kelistrikan,”ujarnya.
Sekali lagi ketika memaksimalkan potensi EBT di Sumbar maka organisasi perangkat daerah harus maksimal melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat.
“Kalau tanpa itu, lalu ujuk-ujuk dibangun Geothermal yang proses lelangnya kewenangan pemerintah pusta, jelas terjadi penolakan,”ujarnya.
Kondisi masyarakat Sumbar itu hight sensitive, asap putih saja keluar dari lubang yang dibor membangun Geothermal, masyarakat sekitar sikapnya sudah macam-macam.
“Asap putih keluar dikatakan bencana ini sosialisasi dan edukasi tidak maksimal,”ujar HM Nurnas.
Perbandingan sudah ada seperti Gothermal di Solok Selatan, itu awalnya juga diprotes oleh ninik mamak di sana.
“Padahal tidak ada kaitan panas bumi dengan kegersangan, justru tanpa penghijauan panas buminya tidak berguna,”ujar Nurnas.
Panas Bumi Sumbar kata HM Nurnas sangat utama dan harus di support untuk dimaksimalkan, selain itu potensi EBT Sumbar lain juga luar biasa, membentang sekitar 1800 sekian kilo, panjang pantai, mestinya dinas terkait harus buat DED terkait EBT bersumber gelombang dan angin.
“Belum lagi EBT bersumber biomassa, sudah diterangkan tadi oleh pembicara sebelumnya,”ujar wakil rakyat dari Partai Demokrat daerah pemilihan Pariaman dan Padang Pariaman dan sudah masuk dua periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar. (wanteha)
