Digitalisasi Ekonomi Sumatera Barat

oleh -843 views
Senator DPD RI periode 2014-2019 Novi Candra dikabarkan tidak ikut lagi pada perebutan DPD RI Pemilu 2019. (foto: dok)

Oleh: Nofi Chandra                          Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia /DPD RI

EKONOMI digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai “the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange” (Hartman, 2000).

Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya format bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu.Sebut saja misalnya perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang terjun ke dalam format bisnis elektronik e-business dan e-commerce sebagai contohnya.

Untuk dapat bertahan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para pemain tentu perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan ekonomi digital tersebut karena ternyata sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital.

Pasalnya, untuk implementasikan, diperlukan model bisnis yang sama sekali baru. Bagi perusahaan baru (start-up company), untuk terjun ke bisnis sejenis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri.

Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal (business process reengineering).

Lalu pertanyaannya, bagaimanakah proses dan prospek ekonomi digital di Sumatera Barat?

Komposisi sektor usaha Sumbar sampai hari ini masih didominasi oleh UMKM, dengan 84% merupakan pelaku usaha mikro, hampir 16% adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sumbar bahkan mencapai 60%. Dari sisi pembiayaan, data terbaru menunjukan bahwa telah berlangsung perkembangan yang lumayan menggembirakan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, per Februari 2016, realisasi KUR sudah mencapai Rp1,25 triliun dari tiga bank yang menyalurkan KUR. Rinciannya, BRI menyalurkan Rp1,055 triliun dengan debitur yang sudah terlayani sebanyak 52.543 debitur, BNI menyalurkan Rp102 miliar untuk 480 debitur, dan Bank Mandiri menyalurkan Rp98 miliar untuk 2.225 debitur.

Tak bisa dielakan, untuk meningkatkan digitalisasi UMKM di Sumbar khususnya dan di Indonesia pada umumnya, maka akses digital kepada UMKM tentu perlu pula ditingkatkan. Mulai dengan meningkatkan melek teknologi dan keuangan, serta meningkatkan jangkauan internet dengan penyediaan broadband yang lebih luas. Di pihak lain, penyedia pembiayaan digital baik dari perbankan maupun fin-tech dan e-commerce juga perlu meningkatkan jenis instrumen dan layanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan UKM.

Harus ada upaya untuk segera mengintegrasikan sebagian besar UMKM Sumbar ke dalam gerak langkah ekonomi digital yang sedang gegap gempita dibicarakan.

Ekonomi digital telah menjadi buah dari perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil membuat batasan antara dunia digital, fisik, dan biologi menjadi lebur.

Teknologi digital memungkinkan tiap orang bisa terkoneksi satu sama lain, dan arus informasi menjadi lebih cepat dan terbuka, tanpa mengenal batasan negara dan wilayah. Transaksi yang sebelumnya harus dilakukan dengan berhadapan langsung, sekarang bisa dilakukan secara online. Seperti kegiatan memesan taksi, membeli barang-barang, bahkan memesan penginapan.

Perkembangan teknologi ini mengubah model bisnis yang selama ini berlaku. Karena itu lah mengapa semua harus melakukan penyesuaian, tidak hanya secara individu, tetapi juga dalam industri dan kegiatan bisnis, utamanya UMKM yang menjadi salah satu tulang rusuk ekonomi Sumbar. Saya kira, tak berbeda dengan apa yang dialami pengusaha kecil dan menengah di Indonesia, UMKM Sumbar selama ini juga menghadapi masalah yang sama, terutama dalam mengembangkan usaha. Mulai dari masalah akses pembiayaan sampai pada masalah informasi yang asimetris.

Masalah akses informasi menyebabkan UMKM kesulitan dalam menyediakan bahan baku yang murah dan berkualitas. Tak hanya itu, mereka juga kesulitan mendapatkan tenaga kerja dan manajerial yang dibutuhkan lengkap dengan informasi soal permintaan dan pasar. Dengan memanfaatkan teknologi inilah, kelompok UMKM bisa mengatasi sebagian masalah-masalah di bidang produksi, pemasaran dan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2015, terhadap sekitar 437 UKM di Indonesia, pengusaha UKM yang sudah terkoneksi dengan internet ternyata bisa merasakan manfaat lebih banyak. Mereka bisa mendapatkan akses ke pelanggan baru bukan hanya di wilayah Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Walhasil, hal tersebut juga bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan.

Pebisnis UKM juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah baik dengan pelanggan maupun pemasok, juga melakukan promosi dengan biaya lebih murah.

Namun faktanya, UMKM di Indonesia belum bisa sepenuhnya memanfaatkan digital untuk mengatasi masalah pembiayaan, apalagi UMKM Sumbar. Padahal di beberapa negara Eropa, bank konvensional lebih inovatif, bersaing dengan e-commerce dan perusahaan financial technology (fin-tech).

Mereka telah memanfaatkan sistem digital untuk membantu UKM, terutama menyelesaikan masalah pembiayaan.
Bank konvensional membantu UKM dengan menyediakan instrumen pembiayaan dan pembayaran yang lebih fleksibel. Seperti kerjasama dengan cara Peer to Peer (P2P) atau bersama berbagi teknologi penyaluran pinjaman dengan memberikan referensi atas calon nasabah kepada sistem P2P, untuk memberikan pinjaman kepada calon nasabah. Sementara itu, P2P mempromosikan bank konvensional kepada nasabah, untuk bertransaksi dan menggunakan jasa pembayaran lainnya.

Perbankan bisa dengan inovatif menyediakan layanan online dan teknologi lain termasuk menyediakan layanan one-stop-shop yang bisa membantu nasabah.

Dalam konteks ini, bantuan untuk UKM bisa diberikan di luar pembiayaan seperti pembukuan sederhana, jasa akuntan, dan konsultasi bisnis. Layanan seperti ini ternyata berhasil meningkatkan loyalitas nasabah kepada perbankan. Selain itu, perusahaan fin-tech dan penyedia e-commerce website menggunakan data transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah di platform mereka, sebagai dasar analisa kredit untuk memberikan pinjaman kepada UKM.

Nah, dengan cara ini penyaluran pinjaman ke nasabah bisa lebih singkat misalnya bisa cair dalam waktu 5 hari setelah disetujui. Sementara itu, penyedia e-commerce bisa menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga dari kartu kredit. Selama ini UKM terkendala mendapatkan pembiayaan dari bank karena tidak ada catatan kredit yang memadai.

Saya kira, masih banyak lagi sisi digital yang bisa diintegrasikan kepada usaha kecil dan menengah agar prospek dan sustainability usahanya semakin membaik. Jika mayoritas usaha UMKM ini bisa semakin membaik, usahanya berekspansi, toh pada ujungnya akan berimbas kepada kondisi makro provinsial Sumbar juga, apalagi sektor UMKM adalah sektor dominan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian provinsi. Semoga..(analisa)