PADANG PANJANG,– Dalam upaya melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemko terus memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Padang Panjang.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM), Arpan, SH, saat ditemui Kominfo, Rabu (8/9) di ruang kerjanya menyampaikan, Pemko selalu berupaya mendorong pelaku UMKM di Padang Panjang.
“Pada prinsipnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan, baik dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional maupun beberapa program yang ke depannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM kita,” katanya.
Arpan menyebutkan, khusus untuk pemasaran, pihaknya mengupayakan pelaku UMKM untuk mengikuti trend usaha secara online. “Kita juga bekerja sama dengan beberapa market place. Khusus untuk wilayah Sumatera Barat, kita bekerja sama dengan bajojo.id, membuka lapak online via WhatsApp atau Instagram,” sebutnya.
Ditambahkannya juga, tidak semua pelaku usaha mengalami penurunan kegiatan usahanya dimasa pandemi ini. Ada juga pelaku UMKM yang bisa menyiasati usahanya dengan mengunakan media online sebagai pemasarannya.
Arpan merincikan, upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan usaha bagi UMKM, seperti dukungan berupa bantuan kemasan bagi produk makanan dan kerajinan, legalitas usaha berupa fasilitasi P-IRT, Sertifikat Halal, dan merek usaha. Di samping juga pembinaan evaluasi secara rutin dan berkala kepada UMKM.
“Salah satu upaya Pemko bagi pelaku usaha yang sangat signifikan saat ini yaitu pengurangan retribusi atau sewa sebesar 75% di Pasar Pusat. Khusus pedagang di Pasar Kuliner (Paskul), kita tidak memungut retribusi dan sewa lapak yang telah berjalan bulan Agustus dan September ini,” ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk Paskul pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Nagari dalam peberian label atau merek usaha serta akan ada pemasangan jaringan Wi-Fi gratis bagi pengunjung Paskul.
“Diharapkan dengan kemudahan dan keringanan biaya bagi pedagang pasar ini, akan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disperdakop UKM, Riny Lisdayani, S.Sos menyampaikan, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian.
Jumlah UMKM yang terdata di Kota Padang Panjang sebanyak 12.444 usaha mikro. Di mana sebagian besar usaha mikro dan kecil mengalami penurunan nilai jual akibat pandemi Covid-19 ini.
“Kita di Padang Panjang lebih banyak usaha mikro. Beberapa program telah kita lakukan sejak pandemi tahun ini. Baik itu secara langsung, secara permodalan, maupun upaya dalam pengembangan usaha.
Untuk kegiatan bantuan permodalan seperti bantuan lepas dari dana DID tahun 2020 dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang merupakan program Presiden RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku usaha terdampak Covid19, Program ini sudah berjalan sejak tahun lalu,” paparnya seraya menyebutkan tahun 2021 ini, sebanyak 1.271 UMKM sudah menerima BPUM 2021.
Dalam pengembangan usaha, terangnya lagi, pihaknya memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana usaha.
Seperti bantuan sosial perbaikan dan isi warung, bantuan peralatan maupun pelatihan kewirausahaan, pelatihan motivasi bisnis dan pelatihan pemasaran digital, yang sumber dananya dari dana APBD dan DAK Non Fisik Koperasi UKM Tahun 2021. (andes/kominfo)
