Padang,—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar tidak mau ketinggalan, memanfaatkan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018 gelar Seminar Edukasi Lingkungan bersama wartawan di Pangeran Beach Hotel Padang 11/1.
“Untuk memeriahkan HPN kita mengajak wartawan dan wartawati untuk lebih mengenal lebih dekat lagi persoalan persoalan lingkungan Sumatera Barat umumnya dan akan segera membentuk forum wartawan lingkungan untuk ikut berperan memberitakan dalam menjaga lingkungan,”ujar Kadis LH Sumbar Siti Aisyah saat membuka seminar, Kamis 11/1 di Padang.
Selain itu DLH Sumbar juga ajak wartawan meninjau lapangan aliran sungai dari hulu ke hilir untuk melihat dan meninjau langsung keadaan lingkungan yang ada agar bisa didiskusikan segera apa-apa yang telah merusak lingkungan .
Seminar mengangkat tema tema Jurnalis Lingkungan Membangun Kesadaran atau Empati Masyarakat terhadap Lingkungan.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang juga mantan Ketua Komisi Lingkungan Hidup di DPR RI dulu mengatakan masih banyaknya pemahaman wartawan kurang memahami tulisannya tentang masalah lingkungan dia berharap wartawan sangatlah berkepentingan menuliskan kebenaran tentang lingkungan dapat dengan mudah dipahami masyarakat di situlah fungsinya wartawan
“Ayo pahami masalah lingkungan lalu berikan literasi kepada masyarakat agar tidak merusak lingkungan sekitarnya,
marilah kita samakan persepsi dengan pemerintah untuk peduli lingkungan,” ujarnya.
Wartawan kata Irwan Prayitno punya kewajiban bersama dengan pemerintah untuk saling mengingatkan pada masyarakat masalah lingkungan, Irwan juga menghimbau wartawan untuk selalu mengingatkan pemerintah
“Berbicara lingkungan global sangat menyangkut dunia karena Indonesia merupakan paru-paru dunia, untui itu mari bersama kita wajib menjaga lingkungan demi kelangsungan masa depan
kita jaga dapat manfaat, tidak dijaga dapat laknat seperti bencana,”ujarnya.
Komitmen Pemprov tentang lingkungan hidup ditegaskan Irwan Prayitno pasti.
“Ada rumah sakit yang melanggar serta mengabaikan kita akan tindak tanpa ragu ragu menindaknya,”ujar Irwan.
Sedangjan Pemerhati Lingkungan Hidup dari UNP Dr Indang dewata mengingatkan dasar hukum lingkungan ada di undang-undang 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).
“Lingkungan hidup menjadi urusan wajib di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya,”ujarnya.
Endang menyebutkan pemerintah belum siap untuk saat ini adalah daya dukung dan tampung LH.
“Persoalan utama bukan di konsep tetapi operasionalisasi atau pengukuran dan metode,”ujarnya.(wanteha)
