DPD RI Gunakan Hak Inisiatif RUU Daerah Kepulauan

oleh -934 views
oleh
934 views
Dua Senator DPD RI asal Sumbar Emma Yohana (kiri) dan Nofi Candra (kanan) gali potensi Kepulauan Mentawai dengan Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait. (foto: dok)
Dua Senator DPD RI asal Sumbar Emma Yohana (kiri) dan Nofi Candra (kanan) gali potensi Kepulauan Mentawai dengan Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait dalam rangka RUU Daerah Kepulauan. (foto: dok)

Ambon,—Badan Legislasi DPR-RI dan PPUU DPD-RI Ke Maluku dalam rangka pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

Kunjungan bersama otoritas pembuat UU negara ini yakni DPR dan DPD RI diikuti Ketua Baleg DPR-RI Supratman Andi (Fraksi Gerindra) Dan pimpinan PPUU DPD RI Nofi Candra (PPUU DPD-RI), rombongan disambut Sekda Maluku Amim Taher beserta Forkopimda, Civitas Akademika, Tokoh Masyarakat, Organisasi dan Mahasiswa.

“Pada pertemuan tersebut ada beberapa komitmen yang dihasilkan terutama terkait pembahasan program legislasi nasional (Proglegnas) tentang RUU Daerah Kepulauan,”ujar Nofi Candra lewat whatshap kepada media ini, Selasa 19/9.

DPD RI juga memastikan keberpihakan terhadap aspirasi daerah, apalagi soal daerah kepulauan itu icon Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan.

“Untuk RUU Daerah Kepulauan di Proglegnas DPD RI sudah bersepakat menjadikan RUU Inisiatif,”ujar Nofi.

Dan akan berjuang agar RUU ini sesegaranya menjadi UU Daerah Kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan menjadi dasar mengakomodir kepentingan pulau-pulau kecil untuk percepatan pembangunan,”ujar Nofi.

Termasuk nantinya adanya UU Daerah Kepulauan akan mempercepat kemajuan di Kepulauan Mentawai Sumbar.

“Bahkan kita sudah melakukan penggalian materi terkait kendala daerah kepulauan seperti Mentawai, dengan Kepala Bappeda Mentawai Naslindo,”ujar Nofi.

Adanya RUU ini maka daerah kepulauan menurut Nofi akan terbantu sekali baik secara pembangunan maupun secara ekonomi.

“Adalah sangat tidak adil kalau soal harga BBM saja ada disparitas yang sangat mencekik antara daerah tepi (daratan) dengan di daerah kepulauan, adanya UU Daerah Kepulauan nanti semua akan diatur dan diselaraskan dengan daerah tepi,”ujar Nofi.(rilis)