Jakarta,-- Supaya kita semua tahu, bahwa ada satu anggota DPR RI dari Sumbar yang ngotot kepada pemerintah untuk meninjau ulang pembatasan subsidi BBM, siapakah legislator itu?Ternyata dia politisi perempuan dari PKS daerah pemilihan Sumbar II, Hj Nevi Zuairina nama lengkapnya, dan kabarnya lagi Pemilu 2024 politisi Hj Nevi kembali diamanahkan pemilih menjadi Anggota DPR RI.
Pada tanggapan di Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina terkenal vokal ketika menyangkut masyarakat banyak, terhadap rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), jangan sampai terjadi.Hj. Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, mengungkapkan keprihatinan mendalam. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), revisi tersebut bertujuan untuk mengatur pembatasan pembelian bahan bakar subsidi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) atau Pertalite serta jenis BBM tertentu (JBT) atau solar bersubsidi.
Politisi PKS ini menyoroti dampak signifikan dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi terhadap ekonomi masyarakat."Pembatasan ini tidak hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan harga bahan pangan," jelas Nevi.
Ini kata Hj Nevi menjadi perhatian khusus, mengingat kondisi masyarakat yang saat ini sudah tertekan akibat kenaikan harga sembako, termasuk beras yang telah mengalami kenaikan harga yang signifikan dan berdurasi lama.Anggota DPR RI Komisi VI ini menambahkan, hari ini kenaikan harga sembako seperti Minyak Goreng dan Telur ugal-ugalan dan memberatkan.Pembatasan Pertalite dapat berpotensi menaikkan harga barang lebih lanjut karena biaya distribusi meningkat. Kebijakan ini, menurut Nevi, akan sangat mempengaruhi konsumen akhir, yang kebanyakan adalah masyarakat berpenghasilan harian.Legislator asal Sumatera Barat II ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan tidak memaksa rakyat beralih ke BBM non subsidi. "Fraksi PKS sangat concern dan mengoreksi kebijakan Pemerintah ini. Saat ini, belum ada alternatif yang setara dengan Pertalite dari segi harga dan kualitas," tegas Nevi.(hd)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
