Padang,—-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubermur hari ini merupakan LKPJ terakhir disampaikan Irwan Prayitno di paripurna DPRD Sumbar.
Dasar penyampaian LKPJ Gubernur Sumbar menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi adalah untuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai UU No 23/2014 pasal 69 (1).
“Penyampaian LKPJ secara resmi, dilakukan kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,”ujar Supardi, Senin 11/5.
Tapi karena PSBB untuk memutus penularan Covid-19, penyampaian Nota LKPJ Gubernur Sumbar Irwan Prayitno disampaikan lewat video comorence, dengan mempergunakan zoom.
“Ini merupakan LKPJ terakhir Irwan Prayitno, karena masa jabatannya berakhir pada 16 February 2021, dan LKPJ tahun 2020 disampaikan tahun 2021 disampaikan Pj gubernur nantinya, karena pak Irwan Prayitno masa jabatannya sampai 16 Februari 2021,” ungkap Supardi.
Dalam mendengarkan nota pengantar LKPJ Gubernur tersebut, ketua DPRD Sumbar Supardi juga nengatakan, masih amburadulnya data kemiskinan (PKS/DTKS), sehingga menyulitkan pemberian bantuan BLT dalam condisi Covid-19.
Selai itu, masih belum terta dan terkelolanya asset daerah dengan baik, dalam uoaya memberikan dukungan pada pemerintah daerah.
“Banyak hal lainnya juga belum tuntas, termasuk beasiswa dari dana hibah PT. Rajawali Corp, sehingga dana itu tidak termanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
“Berdasarkan pertinbangan dan penilaian LKPJ tahun 2018 tersebut, maka pada penyampaian LKPJ 2019 ditahun 2020 ini, DPRD Sumbar perlu tahu apakah ada perkembangan atau tetap stagnan, sehingga sulitnya dilakukan penilaian terhadap kinerja Gubernur beserta perangkatnya,”ujar Supardi.
Paripurna yang dibuka pukul 14.06 wib oleh ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo dan Irsyad Syafar.
Selain ruang rapat paripurna diisi pimpinan dewan, tetap diisi juga beberapa anggota DPRD diantaranya HM. Nurnas, Hidayat, Hendra, Elviyandri Rajo Budiman dan 6 orang lainya.
LKPJ melalaui video comprence tersebut, Irwan Prayitno mengatakan, realisasi anggaran yang disampaikan saat ini masih tentatif, karena masih diaudit BPK dan akan direvew Inspetur Wilayah.
Irwan Prayitno mengatakan tentang rincian gambaran jumlah penduduk, dengan pertumbuhan 0,5%, dengan IPM selalu meningkat dalam setiap tahunnya dan lebih tinggi dari IPM nasional.(rel/nov)
