Padang,—-Jeritan rakyat Sumbar kala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berjalan delapan hari mulai pilu.
Diberbagai laman media sosial berserabutan potret kepiluan itu, kapan dan kapan bantuan langsung tunai (BLT) cair ke rakyat.
Menyaksikan realita itu DPRD Sumbar pun hari ini ‘manggaga’ wakil rakyat menilai Gubernur Sumbar tidak becus mengurus konsekuensi dari PSBB.
Soalnya, masyarakat diminta untuk bertahan di rumah mestinya otomatis bantuan langsung tunai khusus didanai APBD sudah mengcur kepada yang berhak menerima, tapi faktanya sampai hari ini Gubenur sebagai pihak yang meminta PSBB Sumbar masih berkutat dengan data dan verifikasi data, hari ini baru dua daerah Padang Panjang dan Sawahlunto yang pengajuannya disetujui Gubernur Sumbar, daerah lain bagaimana, belum, kapan tuntasnya.
juga dibagikan, hal ini dianggap masa bodoh nya Gubernur terhadap kondisi yang ada.
Tiga Fraksi DPRD Sumbar, Gerindra, Demokrat dan Partai Golkar menunpahkan desakannya ke publik Sumbar.
”Saya harap Gubernur dengan kewenangannya menunjukan kelas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jangan menunggu isntruksikan ke kota dan kabupaten, mana datanya, DPRD untuk BLT dampak Covid-19 sudah bulat-bulat menyerahkan ke Gubernur Sumbar loh,”ujar Afrizal dari Golkar, Kamis 30/4 di Padang.
Wakil Rakyat dari Demokrat HM Nurnas mengatakan, sampai saat ini, masih belum juga bertambah input data penerima bantuan, masih 3 kota 1 kabupaten (Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pariaman dan Agam).
“Sampai saat ini, baru kota Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi dan kabupaten Agam, belum juga bertambah, bahkan ada kabar terbaru malah kabarnya data Agam dikembalikan, ini cukup aneh,”ujar Nurnas.
Mestinya kata Nurnas, Hidayat dan Afrizal, mestinya sebelum PSBB bantuan langsung tunai tersebut sudah harus diterima masyarakat, sehingga tidak bertele-tele seperti saat ini.
‘Pada waktu itu kita sudah minta sama gubernur agar segera, gubernur mengatakan ya, namun sampai saat ini, masih juga tidak bergerak,” tambahnya HM Nurnas lagi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar Hidayat lebih keras lagi, dia meminta paling lambat Senin depan bantuan tersebut harus sudah diterima masyarakat.
“Jangan tunggu data ideal baru dicairkan BLT, berapapun data yang masuk langsung cairkan, karena jika masih juga dilalaikan maka akan menimbulkan dampak sosial lebih parah,” tegas Dayat.
Ditambahkannya, jika sampai Senin depan, BLT tidak juga dicairkan maka DPRD akan mengusulkan pada Presiden agar Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumbar diganti, karena nampak tidak mampunya Gubernur sebagai ketua gugus tugas.
“Jika tidak juga dicairkan sampai senin depan, kami akan gugat gubernur, bila perlu langsung ke Presiden, agar ketua gugus diganti saja dengan TNI atau Polri, karena gubernur tidak nampak managemen kepemimpinan, khususnya dalam berkordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan covid-19,”ujar Hidayat.
Dari awal DPRD sudah memahami aturan dan tidak ada sedikitpun menghalangi, malah mendukung total agar segera bantuan diberikan, namun sampai saat ini perencanaan itu juga tidak jelas, bahkan mengakibatkan kordinasi dengan kabupaten/kota makin tidak jelas.(nov-fwpsb)
