Jakarta — Keren nihhh.. Investasi tercapai, serapan tenaga kerja 1,2 juta orang. Anggota DPR Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina langsung mengapresiasi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dipimpin Bahlil Lahadalia.
Selain itu Hj Nevi juga sampaika kebanggaan atas capaian itu, karena, Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi penandatanganan 7 kontrak kerja sama secara simbolis antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Forum Kemitraan Investasi (FKI).
“Saya meminta kepada kementerian Investasi, agar dapat mengoptimalkan kerjasama UB dan UMKM ini dan merata di seluruh Indonesia. Karena ada 7 juta pelaku usaha yang telah terdaftar OSS, dimana 99,1% adalah UMKM,”ujar Nevi saat rapat kerja dengan Kementerian Investasi, dikutip di NZ Media Center, Senin 19/12-2022.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menyarankan, agar kementerian investasi terus membangun komunikasi antar lembaga agar program pemerintah bisa lebih efektif efisien dalam upaya UMKM naik kelas.
“Kami di Komisi VI DPR, telah menerima paparan Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terkait dengan kinerja kementerian dan realisasi target investasi tahun 2022. Hingga Bulan September 2022, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 892,4 Triliun atau 74,4% dari target Presiden RI sebesar Rp 1200 Triliun. Namun demikian, kita meminta kementerian agar terus meningkatkan kinerja sehingga target realisasi penyerapan anggaran dan realisasi investasi tahun 2022 dapat tercapai,” urai Nevi.
Nevi menjelaskan, pada saat Raker, telah disepakati agar Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menindaklanjuti kesepakatan kesepakatan negara G20 dalam bidang investasi pada pertemuan Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) agar realisasi investasi PMA dapat meningkat. Untuk merealisasikan banyak agenda investasi, Komisi VI DPR juga meminta BKPM untuk menyusun strategi dan mitigasi yang matang.
Nevi juga meminta kepada BKPM agar melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya dalam mengajukan banding sengketa larangan ekspor nikel di WTO agar program pemerintah terkait hilirisasi industri bahan mineral mentah dapat dilanjutkan.
“Saya berharap, Kementerian Investasi/ BKPM RI di hari-hari kedepan, dapat menyusun langkah-langkah dan strategi yang antisipatif dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi capaian target investasi pada tahun 2023. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Optimalisasi sistem OSSRBA (Online Single Submission – Risk Based Licensing Approach) khususnya bagi UMKM dengan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama ini,” tutup Nevi Zuairina.(hd)
