Padang, — Kewenangan Pemerintah Kota Padang itu terbatas, jadi jangan semua disalahkan Walikota Padang.
“Jalan berlubang atau rusak disalahkan walikota. Padahal untuk jalan itu ada batas kewenangannya, jalan provinsi dan nasional, itu tidak bisa Wako Padang memperbaikinya, ” ujar Akademisi FISIP Unand Asrinaldi pada diskusi SIMAPAD 2021 di Hotel Daima Padang, Sabtu 3/7-2021.
Untuk membangun itu dan melepaskan sekat kewenangan peran elite lokal di luar struktur pemerintahan sangan perlu.
“Elite lokal yang seperti hari ini bisa menjadi pencerah soal kewemangan sekaligus bisa menjadi usulan dalam bentuk aspirasi misalnya,” ujar Asrinaldi.
Jadi, kata Asrinaldi problem kota Padang itu konpleksitas.
“Banyak masalah itu tanda kota terus bergerak menuju kota besar dan maju. Tapi kompleksitas publik kota ini jangan dianggap sepele bagi pengambil kebijakan seperti walikota. harus ada perencanaan dan mitigasi terhadap komplesitas kota ini, ” ujar Asrinaldi.
Pemko dan elite Kota Padang juga harus belajar ke Jakarta. Bagaimana warga betawi tersingkir dari Jakarta okeh hegomoni kelompok bisnis.
“Wako dan elite Kota Padang harus bisa mmberikan batasan terhadap tata guna lahan di kota ini, jangan warga asli terpinggir ke batas Solok dan batas Padang Pariaman, ” ujar Asrinaldi yang akui Padang itu kota punya karakteristik khas, sama seperti Jogja.
“Jadi jangan samakan perlakuan Kota Padang dengan kota lain di Indonesia ini, harus mengedepankan sosial kultur rmembangun Kota Padang, ini kota beridentitas” ujar Asrinaldi. (own)
