Jakarta, — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengecam gaya hidup mewah yang dipertontokan anggota keluarga oknum pejabat di jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kecaman ini juga menanggapi kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak (DJP) terhadap putrra seorang petinggi GP Ansor, yang mengakibatkan korban sampai masuk ICU, dan videonya viral di media sosial.
“Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini harus diusut tuntas oleh kepolisian agar kasusnya terang benderang. Sebab seluruh alat bukti sudah dikantongi oleh polisi, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan,”ujar Guspardi, Selasa 28/2-2023.
Pada video yang ramai di Medsos, selain kasus penganiayaan, terungkap juga bahwa tersangka Mario Dandy adalah anak dari Pegawai Ditjen Pajak yang diduga mempunyai harta tidak wajar sebagai ASN di Kementerian Keuangan.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun Trisambodo (Ayah Mario Dandy) memiki harta sampai Rp 58 Milyar.
“Harta itu dinilai terlalu fantastis bagi ASN Eselon III. Tidak jauh berbeda dengan harta Bu Sri Mulyani yang berulang kali menjabat menteri,” ujar Politisi PAN itu.
Lebih-lebih, ternyata keluarga dan yang bersangkutan juga disinyalir kuat punya gaya hidup mewah.
Hal ini tentu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak kepada negara menjadi hilang. Karena ada kesan pajak yang dibayarkan justru digunakan oleh orang per orang atau oknum PNS di Ditjen Pajak.
Legislator Dapil Sumatera Barat 2 ini menilai gaya hidup mewah (hedon) yang dipamerkan PNS Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan maupun keluarganya bisa jadi ibarat gunung es yang baru sedikit saja yang terlihat. Tidak menutup kemungkinan banyak PNS di Kemenkeu dan di Kementerian lainnya melakukan hal yang sama.
“Terungkap juga, PNS di Ditjen Pajak Kemenkeu punya klub naik motor gede (moge). Kan elitis itu. Infonya Bu Menteri sudah meminta klub-klub semacam itu dibubarkan. Saya sangat apresiasi itu,” tegas Pak Gaus ini
Oleh sebab itu, diharapkan kepada para Menteri umumnya dan Menteri PAN-RB khususnya, untuk memperhatikan dan mengevaluasi setiap pejabat ASN di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L).
Kepada para menteri agar bisa menertibkan dan mendisiplinkan PNS pejabat struktural khususnya di lingkungan kementerian masing-masing.
Gaya hidup hedonis pejabat Ditjen Pajak yang saat ini disorot masyarakat, berpotensi memperburuk reputasi Pemerintah. Padahal selama ini Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak, salah satunya dengan meminta masyarakat untuk tertib membayar pajak.
sejatinya sebagai abdi negara amat penting untuk menerapkan gaya hidup asketis, dari level pejabat teras hingga tingkat bawah, tegas anggota Baleg DPR RI itu.
PNS sebagai Abdi negara harus menjaga integritas dan mempedomani nilai–nilai dasar Core Value ASN berAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi beberapa saat lalu sebagai panduan pembentukan karakter ASN di Indonesia.
“Core Value berAKHLAK mesti dijadikan tonggak budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Humanis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratiif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pegangan bagi seluruh ASN di Indonesia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat,” pungkas anggota Komisi II DPR RI tersebut.(faj)
