Padang Panjang,—Walikota Padang Panjang Fadly Amran mendeklarasikan anti korupsi di tanah Serambi Makkah.
Deklarasi dibacakan walikota anak muda ini didengar langsung KPK RI, Komisi Informasi Sumbar, Transparancy International, Sayap Perempuan Anti Korupsi dan jajaran Forkompida Kota Padang Panjang, Senin 18/2 di aula Balaikota.
“Deklarasi ini bagian dari planning karena komitmen anti korupsi telah menjadi target prioritas saya ketika menerima amanah masyarakat kota ini, setelah ini adalah aksi, karena planning tanpa aksi itu percuma,”ujar Fadly Amran.
Menurut Walikota jebolan sekolah di Amerika Serikat ini, masa depan generasi penerus pasti kabur jika korupsi dibiarkan merajalela terus di bumi Indonesia.
“Anak-anak muda sekarang harus punya masa depan lebih cerah maju dan berkecukupan, ini menjadi cita cita bersama, tapi kalau korupsi terus meruyak, maka dampaknya pasti berpengaruh kepada kepastian masa depan generasi penerus bangsa,”ujar Fadly Amran yang jadi Walikota di usia 31 tahun, saat ini Fadly juga Ketua KNPI Sumbar, pada rapat konsolidasi bersama KPK, Komisi Informasi Transparancy International dan Sayap Perempuan Anti Korupsi.
Komitmen untuk anti korupsi di kota ini kata Fadly adalah program unggulan karena prilaku koruptif itu bisa dirubah dengan penegakan hukum dan advokasi anti KKN
“Padang Panjang smart city, education dan everythink. Ayo jalankan Tupoksi sesuai keahlian dan tegakan serta junjung tinggi profesionalitas akuntabelitas, transparansi dan berintegritas,”ujarnya
Lahirnya semangat dan komitmen itu kata Fadly tidak bisa dari walikota saja, tapi harus lahir dari kesadaran bersama.
“Bahwa Indonesia itu maju dan generasi penerus akan menikmatinya nanti asal korupsi hapus di bumi pertiwi ini, dan RI tercinta ini tidak dicap lagi sebagai RI negara ketiga,”ujar Fadly.
Bahkan Fadly tegaskan ada tiga bidikan KPK yakni perizinan, pengadaan barang dan anggaran.
“Sikap saya tegas, serahkan kepada Tupoksi masing-masing sesuai aturan dan transparan saja, buka anggaran ke publik, bisa menimbulkan kontrol dan partisipatif, sehingga hari ini pun saya melakukan MoU dengan Komisi Informasi Sumbar untuk komit menjadikan Padang Panjang kota terbuka informasi publik,”ujarnya.(ichobb)
