Fadly Amran : Keterbukaan Penting Wujudkan Visi Anti KKN

oleh
Salam satu tekat, Walikota Padang Panjang Fadly Amran dengan Komisi Informasi Sumbar, menjadikan Padang Panjang kota terbuka informasi, Sabtu 17/11 (foto: ppid/kisb)

Padang Panjang Berdialog soal keterbukaan informasi publik dengan Walikota Padang Panjang Fadly Amran sangat menyambung.

“Saya akan pimpin langsung aplikasi keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota Padang Panjang,” ujar Fadly saat dialog keterbukaan informasi publik dengan Komisi Informasi (KI) Sumbar Minggu 17/11 siang di rumah dinas walikota.

Menurut Fadly sebelum memasive-kan keterbukaan informasi di pemerintahan yang dipimpinnya, dia akan memulai lebih dulu.

“Saya akan memulainya terlebih dahulu, semua biaya perjalanan dinas sampai soal makan minum saya publis di web atau media informasi lain yang ada,” ujarnya.

Fadly memahami arti penting dari keterbukaan informasi publik.

“Bagi saya keterbukaan informasi publik jelas penting, apalagi visi saya saat maju ke Pilkada kemarin dan Allhamdulillah meraih suara terbanyak, yaitu menjadi pemimpin kota ini dengan semangat anti KKN, untuk wujudkan ini keterbukaan informasi publik kuncinya,”ujarnya.

“Pak Syam kan tahu background Fadly pengusaha, bagi pengusaha keterbukaan dan transparansi adalah kunci sukses berusaha, Insha Allah, saya akan tularkan itu ke pemerintahan,”ujarnya

Sementara ketua KI Sumbar Syamsu Rizal didampingi Wakil Ketua Arfitriati dan Adrian Tuswandi mengakui kalau Fadly sebagai wako memberikan angin segar bagi keterbukaan informasi di Kota Serambi Makah ini.

“Fadly itu anak muda bahkan termasuk pemimpin jaman now yang sangat paham pemanfaatan media sosial, sehingga itu kepemimpinannya angin segar keterbukaan sepertinya tak lama lagi akan terwujud di sini dan Padang Panjang menjadi kota terbuka informasi publik segera terealisasi,”ujar Syamsu Rizal.

Fadly yang juga Ketua KNPI Sumbar ini menggariskan kalau niat kepemimpinannya menjadikan Pandang Panjang kota terbuka informasi sangat mendesak, tapi apa semua informasi publik itu harus terbuka.

“Untuk pemahaman ini, saya berharap KI Sumbar bisa menjadi supervisi untuk mewujudkan cita cita itu, karena dengan terbuka trust publik dan partisipasi publik terwujud, apalagi keterbukaan untuk memenuhi hak dan untuk mensejahterakan masyarakat Padang Panjang,”ujar Fadly. (rilis:ppid/kisb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *