FJKIP Bukittinggi Buktikan Bisa, Gelar Seminar Nasional KIP dan Pemilu 2024

oleh -145 views
oleh
145 views
Seninar Nasional Pemilun dan KIP di Bukittinggi, Selasa 9/8-2022. (dok)

Bukittinggi,— Eksistensi sebuah forum jurnalis itu berbuat untuk ppencerahan publik, selain berburu berita untuk disiarkan ke masyarakat.

Forum Jurnalis Keterbuakaan Informasi Publik (FJKIP) bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammad Natsir (UMN) Yarsi Bukittinggi misialnya, dua organisasi ini menggelar seminar nasional dalam rangka sosialisasi dan kajian ilmiah Informasi Publik dan Isu Terkini Pemilu 2024.

Seminar nasional itu digelar di Aula UMN Yarsi Bukittinggi dengan melibatkan peserta dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat di Bukittinggi dan sekitarnya, Selasa 9/8-2022.

“Peserta di antaranya dari perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bukittinggi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), narasumber berasal dari Anggota DPR RI Guspardi Gaus, DKKP RI Aidinil Zetra, Rektor UMN Afridian Wirahadi dan Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner,”ujar Ketua Pelaksana Seminar, sekaligus Ketua FJKIP Bukittinggi Rifa Yanas.

Menurut jurnalis Padang Ekspres ini pemilu serentak yang segera berlangsung menjadi bahasan yang menarik untuk dibedah dan partisipasi mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik.

Wakil Rektor II UMN, Reni Chaidir mengapresiasi  seminar nasional digelar UKM dan FJKIP apalagi temanya sangat klop.

“Kami terbantu oleh bidang UKM Pers untuk mengasah kemampuan di bidang jurnalistik agar tumbuh menjadi karakter jurnalis yang bisa memberikan informasi dan keadaan kampus ke masyarakat luas,” kata Reni.

Reni meminta mahasiswa dan peserta yang hadir dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya dan berbagi ilmu dari narasumber berkompeten

“Pak Guspardi Gaus bekerja keras untuk dedikasi kerja, tidak pernah absen bicara dan menyampaikan kritik, begitu juga Pemilu, perlu informasi yang jelas dan pasti kepada masyarakat, ia juga menegaskan sosialisasi ke masyarakat,”uajr Vioni Fauzia selaku Staf Ahli Anggota DPR RI Guspardi Gaus.

Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat perlu dilakukan semua pihak dan peduli terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

“Pak Guspardi juga mendesak kementerian segera mencairkan anggaran yang macet agar berjalan sempurna, dari Rp 8 Triliun baru sekitar Rp 2,5 Triliun yang dicairkan, honor penyelenggara pemilu  2024 juga sudah dinaikkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Aidinil Zetra mengatakan perlu edukasi politik kepada masyarakat dengan salah satunya menghindari politik transaksional.

“Berdasarkan penilitian kami lakukan, koaliasi politik sebagiannya hanya bertujuan agar mendapatkan mahar dan ikut menguasai kebijakan selama lima tahun, politik transaksional harus dihentikan,” ujar Aidinil

Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan proses pelaksanaan pemilu dilakukan terhitung 20 bulan sebelum 14 Februari 2024, itu telah dimulai.

“Maka masyarakat harus memastikan proses dan pelaksanaanya berjalan baik, hari pemilihan adalah puncaknya, sadar tidak sadar suka tak suka semua pihak harus dilibatkan, jangan sampai hak dalam Pemilu itu diabaikan,” ujar Vifner.

Menurutnya, proses input data dari partai politik banyak dilakukan dengan cara tidak sesuai hingga beberapa penyelenggara Pemilu bahkan tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Ada beban berat bagi Bawaslu, persoalan tersisa di Pemilu 2019 kemaren, ada tujuh orang yang meninggal di Sumbar karena kelelahan, proses administrasi memang memakan energi yang besar, belum lagi pelanggaran lainnya, ini mestinya tidak terjadi lagi di 2024,” ujar Vifner.

Bawaslu kata Vifner dengan sumber daya yang dimiliki tidak akan mampu maksimal memberikan pengawasan pemilu.

“Meski begitu, kami berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan, dan iru tidak bisa dilakukan sendiri, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memberikan laporan,” pungkasnya.(rel)